Cak Imin: Atasi Krisis Iklim Harus Dimulai dengan Etika, Tak Bisa dengan Giant Sea Wall Rp700 Triliun
Menurut Cak Imin, krisis iklim terjadi di mana-mana. Untuk itu, pemerintah harus serius dalam mengatasinya.
Proyek Giant Sea Wall sendiri diperkirakan akan membutuhkan anggaran sebesar Rp600 triliun hingga R 700 triliun.
Cak Imin: Atasi Krisis Iklim Harus Dimulai dengan Etika, Tak Bisa dengan Giant Sea Wall Rp700 Triliun
Cak Imin: Atasi Krisis Iklim Harus Dimulai dengan Etika, Tak Bisa dengan Giant Sea Wall Rp700 Triliun
- Soal Nasib Pembangunan Giant Sea Wall, Pramono dan Ridwan Kamil Setuju Dilanjut, Pongrekun Beri Catatan
- Pakar Maritim Belanda: Giant Sea Wall Jadi Solusi Tenggelamnya Jakarta
- Airlangga Ungkap Urgensi Proyek Giant Sea Wall yang Butuh Anggaran Rp700 Triliun
- Pemerintah Bakal Bangun Jalan Tol dan Jalur Kereta di Atas Giant Sea Wall Bekasi dan Serang
Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyebut bahwa proyek Giant Sea Wall tidak bisa diandalkan untuk mengatasi masalah krisis ikilm.
Hal ini diungkapkan Cak Imin dalam dalam Debat Cawapres 2024 di JCC Senayan dengan tema 'pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa'.
Menurut Cak Imin, krisis iklim terjadi di mana-mana. Untuk itu, pemerintah harus serius dalam mengatasinya.
"Krisis iklim terjadi dan bencana ekologi terjadi di mana-mana. Negara harus serius mengatasinya. Tidak hanya mengandalkan proyek Giant Sea Wall yang tidak mengatasi masalahnya," kata dia.
Sebagai informasi, proyek Giant Sea Wall sendiri diperkirakan akan membutuhkan anggaran sebesar Rp600 triliun hingga Rp 700 triliun.
Cak Imin menyatakan, untuk mengatasi krisis iklim, harus dimulai dengan etika.
Hal ini harus melibatkan alam dan juga manusia di dalamnya.
"Etika lingkungan intinya keseimbangan antara manusia dan alam, tidak menang-menangan," jelas dia.
Selain itu, Cak Imin juga menyoroti soal proyek Food Estate yang menjadi andalan pemerintah saat ini untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.
Namun buktinya, lanjut Cak Imin, hal ini justru tidak menguntungkan bagi para petani.
"Kita sangat prihati, pengadaan pangan nasional dilakukan melalui food estate , terbukti mengabaikan petani, meninggalkan masyarakat adat kita, menimbulkan konflik agraria, bahkan merusak lingkungan kita," tutup dia.