Cegah Kebocoran Data, Menkominfo Minta Elon Musk Buat Pusat Operasi Starlink di Indonesia

Layanan jaringan internet satelit milik Elon Musk, Starlink akan segera hadir di Indonesia. Namun akses terhadapnya diklaim masih terbatas untuk sektor pendidikan dan kesehatan saja. 

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi mengatakan, Elon Musk masih punya beberapa persyaratan agar jaringan internet miliknya bisa beroperasi secara luas di Tanah Air. Salah satunya dengan mendirikan pusat operasi jaringan atau Network Operation Center (NOC). 

"Kalau enggak ada di sini nanti, Starlink bisa dimanfaatkan main judi online, pornografi dan sebagainya. Karena itu bersikeras NOC harus ada di Indo," tegas Budi Arie di Bali, Minggu (19/5).

Menurut dia, kewajiban itu jadi bagian dari diplomasi pemerintah terhadap Starlink, sebab itu menyangkut kedaulatan negara. Budi Arie tak ingin ada kebocoran data dari para penggunanya. 

"Saya enggak mau mereka over the top, enggak ada tanggung jawabnya ke kita. Ini berbahaya, karena satelit bergerak pas masuk negara lain, data kita diambil. Kita juga enggak mau itu," tegasnya. 

"Kita enggak mau Indonesia cuman jadi pasar dan kita tidak melindungi warga bangsa kita, terutama penduduk kita yang membutuhkan pelayanan dan akses kita," kata Budi Arie.

Oleh karenanya, kesepakatan antara pemerintah dan Starlink saat ini masih terbatas pada pelayanan jaringan internet bagi sektor pendidikan dan kesehatan saja, lewat acara peresmian yang akan digelar di salah satu puskesmas di Kota Denpasar, Bali, Minggu (19/5) sore ini. 

Budi Arie menyatakan, pemerintah akan terus melobi Elon Musk agar bisa memberikan pelayanan lebih luas, meskipun tidak menetapkan target waktu pastinya.

"Biar aja, kita terus nego. Ini kan cuman peluncuran untuk puskesmas. Peresmian bahwa Starlink ini melayani sektor pendidikan dan kesehatan kita," pungkas Budi Arie. 

Sebelumnya, Budi Arie Setiadi menegaskan, pemerintah tak ingin memberikan keistimewaan pada Elon Musk.

Sebab, pemerintah ingin menciptakan level of playing field yang setara antara Elon Musk bersama operator telekomunikasi lokal, termasuk soal penarikan pajak. 

"Satu, NOC di Indonesia, network operation center. Kedua, customer service-nya bagaimana, ketiga menyangkut perpajakan, PPN/PPh," kata Budi Arie.

"Jangan sampai pelayanan yang ini dia tidak kena PPN/PPh, sementara operator seluler juga musti punya kewajiban untuk membayar PPN dan PPh," tegas dia. 

Sehingga, untuk sementara Elon Musk nantinya baru akan bisa memberikan akses jaringan khusus untuk sektor pendidikan dan kesehatan saja, khususnya di daerah pelosok Indonesia. 

Sementara untuk penyediaan jaringan internet secara komersial, pemerintah masih terus berdiskusi dengan Elon Musk. Sebab, kata Budi Arie, pemerintah tak ingin rugi ditipu. 

"Evaluasi berkala lah, bisa sebulan, dua bulan, tiga bulan. Tapi kita akan mantau terus. Karena kalau enggak memenuhi akan susah ke kitanya. Kita kan sebagai pemerintah harus melindungi warga negara kita. Kalau tiba-tiba ditipu, tiba-tiba ada laporan jualan Starlink ternyata satelit mainan, yang rugi kan kita," tuturnya.

Kewajiban itu diusung lantaran pemerintah tak ingin menganak emaskan Elon Musk dalam penyediaan jaringan internet di Tanah Air.

"Banyak pendapat dari berbagai ekosistem telekomunikasi, ini yang penting fair. Kalau yang di sini bayar PPN/PPh, ini (Elon Musk dan Starlink) sama dong," imbuh Budi Arie.

Saat ditanya terkait nilai investasi, Budi Arie belum bisa menyebutkan angka pastinya. Namun, dia memastikan pemerintah tidak memberikan insentif khusus bagi Elon Musk. 

"Pokoknya apa yang dibebankan kepada operator seluler atau telekomunikasi di Indonesia, harus juga sama dibebankan pada Starlink, supaya level of playing field-nya sama," 

desak dia.

merdeka.com