Cerita Mendag Enggar, RI Kerap Buat Aturan yang Bikin Susah Diri Sendiri
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyampaikan keseriusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mendorong ekspor. Terutama menertibkan aturan yang membuat Indonesia susah melakukan ekspor. Sulitnya ekspor, jelas Mendag Enggar, ternyata juga disebabkan oleh Indonesia sendiri.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyampaikan keseriusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mendorong ekspor. Terutama menertibkan aturan yang membuat Indonesia susah melakukan ekspor.
Sulitnya ekspor, jelas Mendag Enggar, ternyata juga disebabkan oleh Indonesia sendiri. Sebab, cukup banyak syarat yang mesti dipenuhi. Padahal, syarat tersebut tidak diminta oleh negara tujuan ekspor.
-
Apa yang Kemendag lepas untuk ekspor perdana ke Malaysia? Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Didi Sumedi melepas ekspor kosmetik dari Sidoarjo ke Malaysia senilai 7 juta Ringgit Malaysia (RM) atau lebih dari Rp20 miliar, pada Senin.
-
Bagaimana Kemendag membantu UMKM untuk merambah pasar ekspor? Dalam kesempatan itu Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor mendukung kepada Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) untuk merambah pasar ekspor supaya produk mereka dikenal dunia, dengan memberikan berbagai kemudahan. "Salah satunya akses permodalan, pelatihan pemasaran, sampai fasilitasi UMKM Sidoarjo go to export.
-
Kapan Kapolda Kepri mencium istrinya? Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Yan Fitri Halimansyah tertangkap kamera sedang mencium istrinya saat melantik ratusan calon anggota Polri di Polda Kepri.
-
Kapan Persebaya bertanding melawan Persita? Bermain di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, pada Jumat (23/2/2024), Tim Bajul Ijo, julukan persebaya, berhasil menahan imbang Persita dengan skor 1-1.
-
Kenapa Stadion Teladan Medan ambruk? Meski stadion tersebut hanya memiliki kapasitas resmi 30.000 penonton, tingginya antusiasme masyarakat, terutama anak-anak, menyebabkan kepadatan yang luar biasa. Pengunjung datang dari berbagai daerah, secara berombongan.
-
Kapan Pertempuran Gaza Ketiga berakhir? Sejarah 7 November 1917: Berakhirnya Pertempuran Gaza Ketiga dengan Kemenangan Inggris
"Salah satu kesulitan yang ada, adalah karena kita. Itu yang kemudian disampaikan oleh bapak presiden, bagaimana mau teriak, tapi kita sendiri buat aturan yang membatasi itu. Yaitu dengan persyaratan ekspor agak panjang, ke kiri, ke kanan. Ya bagaimana mau ekspor. Habis waktu saja di dalam negeri," kata dia, saat ditemui, di ICE BSD, Banten, Kamis (17/10).
Dia mencontohkan SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu). Menurut dia, SVLK tidak dijadikan syarat oleh negara tujuan ekspor. Tapi di Indonesia SVLK menjadi syarat. "Ajaib kan," ujar dia.
"Terus bicara soal Rules of Origin (ROO). Buku saja bagaimana menentukan ROO-nya. Kita syaratkan pula sendiri. Negara penerima tidak mensyaratkan," imbuh Menteri Enggar.
Hal ini kemudian membuat gerah Presiden Jokowi. Mantan Walikota Solo itu pun sampai memberi ultimatum pada Mendag Enggar bahwa presiden sendiri yang akan mencabut peraturan yang mempersulit ekspor jika menteri perdagangan tidak mampu.
"Bapak Presiden sudah sampai pada posisi, kalau tidak (dicabut) saya (presiden) yang cabut. Saya takut malu. Dari pada dicabut presiden, saya cabut sendiri," kenang Mendag Enggar.
Sejauh ini, sudah ada 18 peraturan berupa Permendag (Peraturan Menteri Perdagangan) yang masuk list 'harus dicabut'. Saat ini pihaknya sedang dalam proses internal terkait pencabutan ke-18 Permendag tersebut.
"(Sudah dicabut) Beberapa dari 18 (Permendag). Belum 18. Masih ada beberapa list karena ada beberapa yang nanti kita carry over ke menteri berikutnya karena belum selesai dibahas internal," tandasnya.
Baca juga:
Mendag Curhat Perizinan Selama ini Kerap Hambat Pengusaha Kecil
4 Hal yang Dinilai Bikin Daya Saing Ekonomi Indonesia Turun
Belum Kantongi Izin, Aktivitas Reklamasi Lahan Perumahan di Tambun Disetop
Penerapan Omnibus Law Dinilai Beri Kepastian Hukum ke Investor
Spanduk 'Beli Rumah Dapat Janda Muda' Ditertibkan Satpol PP Depok
Menko Darmin: Penerapan Omnibus Law Tunggu Disahkan Jokowi
Pemerintah Pangkas Perizinan Impor Barang Hulu Migas Menjadi 15 Hari