Cerita Pengusaha Takut Dijebak Program Tax Amnesty yang Berujung Penyesalan
Namun, setelah program tax amnesty berakhir, para pengusaha tersebut menyesal. Sebab, program tersebut tidak menjebak, melainkan memberikan keringanan dalam membayar kewajibannya. Sehingga program sejenis kini dinantikan para pengusaha.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Suryadi Sasmita mengakui banyak pengusaha yang menganggap program Pengungkapan Pajak Sukarela (PPS) yang diterapkan di 2022 sama seperti program tax amnesty pada tahun 2016 silam. Kala itu, banyak pengusaha yang belum mau mengungkap jumlah asetnya, karena merasa takut dijebak. Alhasil peserta program masih jauh dari target.
"Waktu tax amnesty ini banyak pengusaha yang ragu dan merasa takut dijebak," kata Suryadi dalam Kick Off Sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Nusa Dua, Bali, Jumat (19/11).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Kapan pajak anjing diterapkan di Indonesia? Aturan pajak untuk anjing pernah diterapkan di Indonesia, saat masa kolonialisme Belanda.
-
Dimana pajak anjing diterapkan di Indonesia? Kebijakan ini terdapat di banyak daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Mojokerto.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Bagaimana pemerintah membantu perbaikan ekonomi nelayan di Tarakan? Dia menambahkan, selain perlindungan sosial, mereka juga mendapatkan beragam kegiatan yang menjadi langkah perbaikan ekonomi nelayan. Program- tersebut sesuai dengan Undang Undang No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
-
Apa yang dimaksud dengan sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia? Namun, pada tahun 2004, Indonesia mulai menerapkan sistem pemilu proporsional terbuka berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2003. Dalam sistem ini, pemilih dapat memberikan suara langsung untuk kandidat secara individual, dan perolehan suara untuk partai politik akan menentukan jumlah kursi yang mereka dapatkan di parlemen.
Namun, setelah program tax amnesty berakhir, para pengusaha tersebut menyesal. Sebab, program tersebut tidak menjebak, melainkan memberikan keringanan dalam membayar kewajibannya. Sehingga program sejenis kini dinantikan para pengusaha.
"Setelah programnya selesai mereka merasa bukan jebakan dan benar-benar enak dan mereka jadi gelisah lagi, kapan nih ada lagi. Dan terima kasih aspirasinya ini sudah diterima untuk diadakan lagi," kata dia.
Suryadi mengusulkan agar sosialisasi PPS ini makin digencarkan. Sebab banyak pengusaha yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait program ini. Terlebih program PPS hanya berlangsung selama 6 bulan tahun depan. Para pengusaha pun membutuhkan waktu untuk mengatur aset-aset yang dimilikinya.
"Jadi saya rasa sosialisasi ini perlu sekali karena mereka ini selalu bertanya-tanya. PPS ini kan cuma 6 bulan, mereka juga butuh persiapan, uangnya ada di mana saja," kata dia.
Untuk itu, dia mengimbau agar para pengusaha tidak melewatkan kesempatan emas. Program ini tidak selalu ada setiap tahun dan belum tentu akan ada program yang sama di tahun-tahun berikutnya.
"Ini adalah kesempatan emas dan mungkin terakhir. Jadi lebih baik dilaporkan secara sukarela sebelum diperiksa, karena aturan tax amnesty yang dendanya 200 persen itu masih berjalan sampai sekarang," pesan Suryadi.
Baca juga:
Tax Amnesty Jilid II Dimulai 1 Januari 2022, Ini Skenario dan Syarat Wajib Dipenuhi
Dianggap Untungkan Orang Kaya, 97 Persen Netizen Tolak Tax Amnesty Jilid II
Dirjen Pajak: Program Pengungkapan Sukarela di 2022 Berbeda dengan Tax Amnesty
Kemenkeu Tegaskan Program Pengungkapan Sukarela Bukan Incar Pendapatan
Penjelasan Kemenkeu soal Program Tax Amnesty Jilid II dan Pajak Karbon di UU HPP
Pemerintah Siapkan Instrumen Tax Amnesty Jilid II Berbasis Online