Converter kit gagal, pemerintah dorong pabrikan bikin mobil BBG
"Setelah kita evaluasi, program pembagian converter kit secara gratis kepada masyarakat umum tidak efektif."
Kementerian Perindustrian mendorong pabrikan otomotif memproduksi kendaraan berbahan bakar gas. Mengingat, program pembagian converter kit atau alat pengkonversi bahan bakar minyak menjadi gas kepada masyarakat dinilai telah gagal.
Demikian dikatakan Direktur Industri Alat Transportasi Darat Kementerian Perindustrian Soerjono, Jakarta, Selasa (23/12).
-
Mengapa Pertamina mengkaji peningkatan kadar oktan BBM Subsidi? “Kalau misalnya dengan harga yang sama, tapi masyarakat mendapatkan yang lebih baik, dengan octan number lebih baik." Nicke menegaskan, Program Langit Biru Tahap 2 ini merupakan kajian internal di Pertamina dan untuk implementasinya nantinya akan diusulkan kepada pemerintah, dan nantinya akan jadi kewenangan pemerintah untuk memutuskan.
-
Kenapa BPH Migas menekankan pentingnya pengawasan pada penyaluran BBM bersubsidi? Penyaluran Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) merupakan isu strategis, terutama dalam menjaga ketersediaan energi di masyarakat. Untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, BPH Migas telah mengeluarkan regulasi mengenai pedoman pembinaan hasil pengawasan kepada penyalur.
-
Kapan BBNKB dikenakan? BBNKB berlaku bila seseorang melakukan transaksi jual beli mobil bekas dan akan dikenakan biaya balik nama sehingga kendaraan tersebut memiliki nama sesuai dengan pemilik atau pembelinya.
-
Apa yang sedang dilakukan Pertamina untuk menghemat anggaran di BBM dan LPG Subsidi? Bekerjasama dengan lintas instansi, upaya tersebut berhasil membantu Pertamina dapat melakukan penghematan sebesar 1,3 Juta kilo liter (KL) untuk Solar Subsidi dan 1,7 Juta KL untuk Pertalite.
-
Dimana BPH Migas membahas isu penyaluran BBM bersubsidi? Demikian dikemukakan Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam Stakeholder Meeting mengenai Pendistribusian BBM Subsidi di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (18/9/2024).
-
Bagaimana BPH Migas ingin memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran? "Pastikan seluruh CCTV berfungsi dengan baik dan merekam aktivitas penyaluran selama minimal 30 hari, hal ini penting sebagai upaya transparansi dan pengawasan lebih lanjut dalam penyaluran BBM. Selain itu, pastikan pula bahwa penyaluran BBM dilakukan sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 yaitu hanya kepada konsumen pengguna yang berhak," terangnya.
"Setelah kita evaluasi, program pembagian konverter kit secara gratis kepada masyarakat umum tidak efektif, karenanya kita mendorong agar pihak prinsipal lah yang memulai memproduksi kendaraan berbahan bakar gas."
Terkait itu, lanjut Soerjono, Kementerian Perindustrian bakal mengalihkan anggaran pengadaan converter kit ke Kementerian ESDM untuk pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG).
Direktur Komersial I PT Sucofindo Heru Riza mendesak pemerintah memercepat program konversi BBM ke gas. Sebab, ini sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo menekan anggaran subsidi BBM.
"Untuk mendukung program tersebut, kami menawarkan tiga poin, yakni, assessment, audit, dan sertifikasi," ungkap Heru dalam siaran persnya.
Menurutnya, sudah ada lima Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) mendukung konversi BBM ke gas. Ini diketahui setelah lima perusahaan tersebut mendatangi Sucofindo untuk uji lab terkait program konversi tersebut.
"Soal assessment, Sucofindo bakal melakukan uji coba apakah hal tersebut sudah sesuai dengan standar yang diterapkan, atau apakah kemanannya sudah terjamin atau belum," katanya.
"Kalau terkait sertifikasi, pastinya Sucofindo akan ikut melakukan sertifikasi bengkel, produk tabung, dan kepastian keamanan fueling station."
(mdk/yud)