Curhat ke DPR, Kepala OIKN Sebut Anggaran IKN Rp21,7 Miliar Diblokir Sri Mulyani
Bambang mengaku anggaran Badan Otorita Ibu Kota Nusantara tahun 2024 diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Bambang mengaku anggaran Badan Otorita Ibu Kota Nusantara tahun 2024 diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani.
- Tolak Permintaan Banggar DPR, Sri Mulyani Mantap Tak Ingin Lagi jadi Menteri Keuangan Era Prabowo-Gibran
- VIDEO: Detik-Detik Sri Mulyani Menangis Depan Banggar DPR, Singgung Khusnul Khotimah
- DPR Sepakat, Pagu Anggaran Kementerian Keuangan Tahun 2025 Rp53,19 Triliun
- Sri Mulyani Cs Temui Puan Maharani di DPR, Ini Hasilnya
Kepala OIKN Curhat ke DPR, Anggaran 2024 Diblokir Sri Mulyani Rp21,7 Miliar
Curhat ke DPR, Kepala OIKN Sebut Anggaran IKN Rp21,7 Miliar Diblokir Sri Mulyani
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono menceritakan anggaran Badan Otorita tahun 2024 kena blokir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Total anggaran yang diblokir mencapai Rp 21,7 miliar.
Bambang mengutarakan, dalam DIPA Otorita IKN untuk 12 kegiatan senilai Rp434 miliar.
Di dalamnya terdapat alokasi yang diblokir sebesar Rp 21,7 miliar untuk memenuhi kebijakan pemerintah tentang automatic adjustment.
"Rp434 miliar ada yang diblokir seperti kementerian lain 5 persen. Sehingga total pagu belanja Rp412 miliar," jelas Bambang dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI, Senin (18/3).
Langkah automatic adjustment atau pemblokiran anggaran memang dilakukan Sri Mulyani.
Bendahara negara ini memotong 5 persen anggaran sejumlah kementerian/lembaga, salah satunya Badan Otorita IKN. Secara keseluruhan total anggaran yang kena blokir Rp50,14 triliun.
Blokir anggaran ini ditetapkan lewat surat bernomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024. Kebijakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global.
Di sisi lain Bambang melaporkan penyerapan anggaran Otorita IKN di sepanjang 2023 mencapai Rp271,71 miliar.
Angka tersebut sekitar 95,04 persen dari total anggaran Otorita IKN 2023 sebesar Rp 285 miliar.
Penyerapan terbesar berada di sisi Sekretariat Otorita IKN hingga senilai Rp 174,13 miliar.
"Alhamdulillah kita bisa sampai 95 persen, karena mepet juga sebenarnya, kebutuhan tentunya lebih besar dari apa yang direncanakan,"
kata Bambang mengakhiri.