Dari kewajiban Rp 1,4 M per desa, Jokowi cuma bisa beri Rp 270 juta
Marwan berkilah, pemberian dana desa dilakukan secara bertahap.
Undang-Undang Desa mengamanatkan pemerintah pusat mengucurkan dana sebesar Rp 1,4 miliar untuk satu desa. Setidaknya, ada 73.000 desa di seluruh Indonesia yang bakal dikucurkan dana segar. Total kebutuhan untuk dana desa mencapai Rp 104,6 triliun.
Amanat itu nampaknya belum bisa diwujudkan Pemerintahan Jokowi-JK. Sebab, dana untuk desa hanya dialokasikan sebesar Rp 20 triliun.
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Kenapa Jokowi menunjuk Arief sebagai Plt. Mentan? Jokowi mengatakan penunjukan Arief dilakukan agar Kementan lebih koordinatif dan mudah dalam bekerja terutama dalam mengurusi persoalan pangan seperti koordinasi dengan Bulog, Badan Pangan Nasional, maupun Kementerian Perdagangan."Jadi untuk konsolidasi saja biar lebih memudahkan," kata Jokowi.
-
Siapa yang ditunjuk Jokowi sebagai Plt. Mentan? Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pertanian RI berdasarkan Keputusan Presiden nomor 92/P Tahun 2023 tanggal 6 Oktober 2023.
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Siapa saja menteri Jokowi yang dipanggil MK? Empat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar menyebut, jumlah tersebut melonjak Rp 11 triliun dibandingkan era Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Dengan dana hanya sebesar itu, otomatis tiap desa hanya akan mendapat jatah sekitar Rp 270 juta. Diakui Marwan, dana itu masih jauh dari amanat UU Desa. Dia berkilah, pemberian dana desa dilakukan secara bertahap.
"Rp 20 triliun itu ya kurang. Kan targetnya Rp 1,4 miliar. Ini (Rp 1,4 miliar) nanti dikasihkan secara bertahap," kata Marwan di Jakarta, Selasa (13/1).
Marwan tidak bisa menjanjikan ke depannya anggaran desa akan bertambah. Sebab, harus diperhatikan ketersediaan ruang fiskal.
Meski begitu, pihaknya menekankan agar tiap desa mempersiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes). Tujuannya agar pencairan dana desa jelas peruntukannya.
"Disesuaikan dengan RKPDes dan RPJM kabupaten/kota diselaraskan, kalau tidak siap ya kita tahan, dana pendidikan semua terintegrasi jadi tergantung desanya," ujarnya.
Dari pengalaman sebelumnya, kata Marwan, dana desa dipakai untuk pembangunan irigasi, jembatan atau tempat pendidikan. "Rata-rata untuk bangun jalan desa, irigasi desa dan lainnya," jelasnya.
Baca juga:
Mensesneg sebut presiden sudah berusaha cari kapolri terbaik
Budi Gunawan tersangka, Jokowi belum tetapkan calon Kapolri baru
Malam ini, KPK temui Jokowi di Istana bahas Budi Gunawan
Sejak awal, pemilihan Budi Gunawan dinilai kental nuansa politis
Temui Jokowi di Istana, Ical beri masukan soal APBN-P 2015
Datangi Istana, Eva Sundari dicalonkan jadi Jubir Presiden?