Darmin: Sei Mangkei jadi kawasan ekonomi pertama beroperasi di 2016
Pemerintah berikan potongan dan insentif pajak dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus.
Pemerintah berupaya menggerakkan perekonomian di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang telah lama dibangun. Cara yang dipilih dengan memberikan kemudahan dari libur pajak (tax holiday) hingga potongan-potongan pajak agar investor tertarik untuk menanamkan modalnya di kawasan tersebut.
Berdasarkan paket kebijakan ekonomi jilid VI setidaknya ada delapan KEK yang mendapatkan insentif tersebut. Delapan KEK itu adalah Tanjung Lesung (Banten), Sei Mangke (Sumatera Utara), Palu (Sulawesi Tengah), Bitung (Sulawesi Utara), Mandalika (NTB), Morotai (Maluku Utara), Tangjung Api-Api (Sumatera Selatan) dan Maloi Batuta Trans Kalimantan (Kalimantan Timur).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Bagaimana Kemendag memastikan kelancaran kegiatan ekonomi? Pemerintah selalu memastikan keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas perdagangan yang baik bagi seluruh pihak terkait. Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ekonomi akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti," terang Wamendag Jerry.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Apa yang menjadi fokus Kemendag dalam menjaga kelancaran kegiatan ekonomi? "Pemerintah selalu memastikan keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas perdagangan yang baik bagi seluruh pihak terkait. Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ekonomi akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti," terang Wamendag Jerry.
-
Bagaimana Menko Airlangga Hartarto berencana memperkuat kerja sama ekonomi di KTT G20? “Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan KEK Sei Mangkei bakal menjadi kawasan ekonomi pertama yang akan beroperasi pada tahun depan.
"Ada yang bisa sedikit lebih cepat, ada yang bisa sedikit lebih lama. Kalau mengharapkan beberapa tahun semua selesai agak susah saya memprediksi. Tapi kalau ditanya ada tidak yang bisa mulai tahun depan kayaknya ada. Paling enggak Sei Mangke," terangnya di Kantornya, Kamis (5/11) malam.
Dia menegaskan pemerintah terus memberikan kemudahan untuk semuan sektor industri, tak terkecuali KEK Sei Mangkei. Kawasan ini bakal dikhususkan untuk industri kelapa sawit. Namun, lanjut Darmin, industri lain juga bakal dapat kemudahan pajak apabila ingin kembangkan KEK Sei Mangkei.
"Walaupun Sei Mangke itu fokusnya CPO, tetap saja industri lain dapat fasilitas meskipun tidak setinggi CPO," terangnya.
Untuk mempercepat beroperasinya ketujuh KEK lainnya, pemerintah akan kembali melakukan kajian terhadap daftar negatif investasi. Namun, mantan Gubernur Bank Indonesia ini enggan memberikan sektor mana yang akan dibuka untuk asing dalam kawasan ekonomi tersebut.
(mdk/sau)