Debat Cawapres, Mahfud MD: Banyak Rakyat Terjebak Pinjam Uang di Pinjol

Debat Cawapres, Mahfud MD: Banyak Rakyat Terjebak Pinjam Uang di Pinjol

Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3, Mahfud MD mengatakan ekonomi digital ini tidak bisa dihindarkan oleh siapa pun.

Sehingga semua pihak perlu berhati-hati karena perkembangan ekonomi digital bekerja secara disrupsi yang luar biasa.

Sebagai contoh, Mahfud menyebut pernah menangani kasus pinjaman online (pinjol), dengan rakyat sebagai korban dari kegiatan ekonomi digital.

"Kasus pinjol itu sendiri cukup sangat problematika, kenapa? Rakyat yang tidak tahu, langsung bilang kamu meminjam uang sekian 'yes', bunganya sekian 'yes', kalau tidak bayar dendanya sekian 'yes'. Itu perdata dan itu banyak yang menjadi korban banyak yang sampai bunuh diri," kata Mahfud dalam Debat Cawapres, di JCC Senayan, Jumat (22/12).

Ia menyebut, dirinya pernah berdiskusi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai permasalahan pinjol tersebut.

Namun kata Mahfud, masalah itu bukan kewenangan pihak OJK.

Pada akhirnya, ia pun mengundang dalam bentuk rapat bersama jajaran kementeriannya untuk membahas kasus pinjol tersebut.

Dan dari hasil itulah, pihaknya telah menangkap sebanyak 144 orang dalam satu hari.

"Itu bukan kewenangan kami karena mereka mereka ilegal tidak terdaftar, berkali-kali saya panggil. Kemudian saya undang dalam rapat bersama gabungan di Menko Polhukam, bahwa itu tindak pidana dan harus ditangkap itulah dalam sehari kemudian ditangkap 144 orang di hari itu juga," kata Mahfud.

Menanggapi pernyataan Mahfud MD, Cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut masih ada gap antara perkembangan teknologi digital dengan kemampuan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

"Selain pemberantasan peminjaman online dan judi online. Ini pun masih harus diselepet lagi karena tidak komprehensif di dalam menangani, sehingga masih banyak pinjol yang merajalela dan judi online masih meraja rela," kata Cak Imin.

Namun yang lebih penting dari itu, untuk masuk pada dunia digital membutuhkan bantuan pemerintah melalui literasi digital untuk UMKM dan membantu pemasaran bagi keberlangsungan UMKM menghadapi persaingan yang ketat.

Di sisi lain, ia bilang pemerintah juga membutuhkan kapasitas teknologi supaya lebih bisa membantu masyarakat dengan memberikan akses kecepatan dari internet.

"Internet yang sedang ada di masyarakat kita masih sangat rendah," kata Cak Imin.

Disamping itu, Cawapres Nomor Urut 3, Gibran Rakabumi Raka beranggapan pemerintah harus melindungi UMKM dengan menyiapkan penguatan sumber daya manusia (SDM) digital. 

Oleh karena itu, anak-anak muda, kata Gibran harus andil dalam hilirisasi digital.

"Ingat anak-anak muda untuk ikut andil dalam hilirisasi digital yang akan kita canangkan sebentar lagi," kata Gibran.

Ada tiga infrastruktur yang harus dibangun untuk memperkuat ekonomi digital.

Pertama infrastruktur fisik, infrastruktur regulasi dan infrastruktur digital.

"Itu penting dibangun ke depan, sama terkait dengan itu ada juga cyber security bahkan saya sendiri yang yang memimpin rapat di Menko Polhukam dengan memanggil pihak-pihak terkait dengan tugas-tugas ini agar cyber security ke depan ditegakkan dengan sebaik-baiknya agar kita tidak selalu kecolongan," kata Gibran.