Di depan Sri Mulyani, DPR sebut pertumbuhan ekonomi 2019 lebih rendah
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat paripurna bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam rapat tersebut, beberapa anggota DPR menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini tidak akan lebih baik dari tahun sebelumnya.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat paripurna bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam rapat tersebut, beberapa anggota DPR menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini tidak akan lebih baik dari tahun sebelumnya.
Anggota Komisi V DPR RI dari fraksi PKB Fathan Subchi mengatakan, asumsi pertumbuhan ekonomi 2019 tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yakni sebesar 5,4-5,8 persen. Dari sisi domestik, kinerja perekonomian RI dalam 3-5 tahun menunjukkan perbaikan namun belum sesuai target.
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang disepakati DPR dan Pemerintah untuk tahun 2025? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Apa yang mendorong DPR untuk mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? “Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,” ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Kenapa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) didirikan? Pembentukan pemerintahan darurat Republik Indonesia berawal dari adanya Agresi Militer Belanda Kedua pada 19 Desember 1948 di Yogyakarta. Dalam agresi tersebut, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditawan oleh Belanda, sehingga menyebabkan vakum dan lumpuhnya pemerintahan.
-
Bagaimana cara DPR mendukung kinerja Kejagung? Lebih lanjut, selaku mitra kerja yang terus memantau dan mendukung Kejagung, Sahroni menyebut Komisi III mengapresiasi setiap peran insan Adhyaksa.
"Pertumbuhan ekonomi meningkat dalam level yang rendah di Kisaran 5 persen. Konsumsi rumah tangga belum pulih sepenuhnya, demikian juga kinerja ekonomi nasional yang masih tergantung pada harga komoditas internasional," kata dia, di Ruang Rapat Paripurna, DPR RI, Kamis (24/5).
Di sisi lain, tekanan justru berasal dari harga yang diatur pemerintah seperti harga BBM dan tarif listrik yang berpotensi meningkat. Selain itu, kondisi yang dikawatirkan adalah depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap dolar yang dapat menekan keyakinan konsumen maupun pelaku usaha.
"Atas dasar itu fraksi kebangkitan bangsa berpendapat bahwa dorongan instrumen fiskal baik dari kemampuan dari fungsi makro dan badan kebijakan fiskal yang sulit sangat dibutuhkan," imbuhnya.
Anggota Komisi IV DPR RI dari fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin menyatakan bahwa target pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 yang diperkirakan pemerintah dalam rentang 5,4-5,8 persen lebih rendah dibanding target tahun sebelumnya 5,4-6,1 persen.
Untuk itu, PKS meminta pemerintah untuk menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang realistis di tahun 2019 mengingat target tahun-tahun sebelumnya sejak 2015 hingga 2017 tidak ada yang tercapai.
"Tahun 2015, target pertumbuhan ekonomi yang dipatok 5,7 persen, namun hanya terealisasi 4,8 persen. Lalu di 2016 dari target 5,2 persen, hanya terealisasi 5,02 persen. Kemudian di 2017 dari target 5,4 persen, hanya terealisasi 5,07 persen. Pemerintah gagal memenuhi janji pertumbuhan ekonomi yang meroket sesuai RPJMN 2015-2019, di mana target pertumbuhan ekonomi mencapai 7,9 persen. Tapi dari 2015 hingga kuartal I-2018, realisasi rata-ratanya hanya 5 persen," pintanya.
Sementara itu, Anggota Komisi XI dari fraksi Gerindra Heri Gunawan juga mempersoalkan hal yang sama. "Target pertumbuhan ekonomi 2019 hanya dipatok antara 5,4-5,8 persen, padahal janji pertumbuhan ekonomi sesuai RPJMN 2015-2019 mencapai 7,9 persen di tahun 2019," ujarnya.
Anggota Komisi VI dari fraksi PDI Perjuangan, Adisatrya Suryo Sulisto mengatakan fraksi PDI-P menerima target pertumbuhan ekonomi 2019 yang ditetapkan pemerintah. Namun, dengan catatan bahwa pemerintah harus mengurangi angka pengangguran dan menggairahkan dunia usaha.
"Kita harapkan pertumbuhan ekonomi ini menyerap sebanyak-banyaknya tenaga kerja, mempermudah pinjaman pada industri padat karya, menjaga neraca ekspor impor, dan BUMN serta swasta menjadi penggerak ekonomi nasional."
Baca juga:
Diresmikan Jokowi, Bandara Kertajati diharap jadi pusat ekonomi baru di Jabar
Bos BI ungkap 4 syarat untuk ekonomi Indonesia tumbuh di atas 6 persen
BI beberkan tantangan RI dalam menekan pelemahan Rupiah
Pengamat: Kenaikan suku bunga BI bikin pertumbuhan ekonomi menurun
BI jelaskan penguatan ekonomi RI lewat buku KSK ke-30