Dibutuhkan masyarakat, Kemenhub persilakan ojek online langgar UU
Pihaknya saat ini masih mengkaji terkait payung hukum dan regulasi untuk transportasi ojek online.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengakui transportasi roda dua seperti Go-Jek dan GrabBike masih dibutuhkan masyarakat. Untuk itu, Kemenhub masih memberikan izin layanan ojek online tersebut kendati melanggar UU Nomor 22 Tahun 2009.
"Selain itu sebagian ojek seperti di Jakarta Utara sudah mulai melakukan permintaan ke pengadilan negeri untuk minta payung hukum. Memang belum ada aturan, tapi masih dibutuhkan masyarakat dan segala macam. Jadi masih oke," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Puji Hartanto, di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (22/4).
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Siapa yang menggunakan layanan transportasi online di Indonesia? Berdasarkan riset Google, Temasek, dan Bain & Company pada 2022, layanan transportasi online digunakan oleh 80 persen populasi Indonesia.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Apa yang diminta Wakil Ketua DPR kepada penyedia transportasi online? Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni berharap ke depan penyedia transportasi online bisa menggandeng kepolisian untuk membuat fitur tombol darurat atau emergency button.
-
Kenapa Wakil Ketua DPR meminta penyedia transportasi online untuk membuat fitur tombol darurat? Tujuannya, melindungi keselamatan penumpang maupun pengemudi taksi online. "Saya harap ada sistem semacam ‘tombol darurat’ di aplikasi guna melindungi customer maupun driver, dari hal-hal berbahaya seperti ini,” kata Sahroni, Senin (1/4).
Lebih lanjut Puji menegaskan pihaknya saat ini masih mengkaji terkait payung hukum dan regulasi untuk transportasi ojek online. regulasi yang dibuat nantinya dapat menjamin keberadaan transportasi ojek online.
"Regulasi ini kaitannya dengan masalah keamanan, keselamatan, dan yang mesti dijamin dalam transportasi ojek online. Kita akan tindak lanjuti ke depannya. Tapi untuk sekarang kita tidak bisa tindak, kalau dihabiskan akan ada ribut-ribut, karena masih dibutuhkan oleh masyarakat," pungkas dia.
Baca juga:
Grab dan Uber tak ambil pusing ajakan pengemudinya pindah ke Go-Jek
Ajak pengemudi Uber dan Grab gabung Go-Jek, Nadiem Makarim dikritik
Dulu teman kuliah, Nadiem-Tan kini jadi 'musuh' akibat GO-JEK & Grab
Tak ada habisnya driver ojek online jadi sasaran kejahatan
Mengupas dampak tersembunyi kehadiran GO-JEK & Grab Bike
Bahaya di balik tarif promo ojek online
GO-Jek tak takut maraknya ojek online pendatang baru di Indonesia