Dinilai mendesak, Kadin minta reshuffle kabinet Jokowi dipercepat

Pada saat ini kementerian dinilai masih memiliki ego sektoral.

Presiden Joko Widodo merencanakan untuk melakukan perombakan pada struktur Kabinet Kerja dalam waktu dekat. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan rencana tersebut.

Ketua Kadin Suryo Bambang Sulisto menegaskan,‎ Indonesia sudah memerlukan reshuffle kabinet kerja. Bahkan, dia mengaku sangat menanti saat tersebut.

Dia mengungkapkan, pada saat ini kementerian masih memiliki ego sektoral. Kebijakan yang dikeluarkan terkadang tidak saling mendukung, tetapi malah tumpang tindih satu sama lain.

"Ke depan perlu leadership yang lebih kelihatan, kadang kita tak lihat dalam ekonomi ada bikin kebijakan tidak terintegrasi,‎ padahal berdampak pada sektor lain. Seharusnya ke depan lebih sinkron," ujarnya di Jakarta, Senin (6/7).

Suryo menyarankan, Kementerian Koordinator (Kemenko) harus diperkuat fungsinya. ‎"Fungsi Menko harus kita optimalkan. Jangan ada masing-masing (kementerian) keluarkan kebijakan tanpa kajian tidak mendalam. Sehingga ini betul-betul kebijakan," tegasnya.

Dia mencontohkan, terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara atau biasa dikenal dengan larangan ekspor mineral mentah. Peraturan ini dianggap tidak memberikan nilai positif kepada negara.

Saat ini daerah dan pengusaha masih belum memiliki smelter sebagai tempat pengolahan mineral tersebut. Akhirnya bukan untung yang didapat melainkan kerugian yang berlipat.

"Pelarangan ekspor mineral harus dibarengi kesiapan perusahaan bangun smelter, sehingga ketika berlaku tidak ada dampak negatifnya, kita tidak rugi dalam ekspor. Tidak hanya dalam akses modal tapi juga bantuan infrastruktur, jadi tidak rugi dua kali," jabarnya.