Disensus ekonomi, JK akui tak lagi jadi pengusaha
"Ini rumah negara, pasti tidak ada usaha, tapi memang saya bukan pengusaha lagi," kata JK.
Badan Pusat Statistik (BPS) tengah melakukan sensus ekonomi selama periode 1-31 Mei 2016, untuk mendata kegiatan ekonomi masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. Setelah Presiden Joko Widodo, kini giliran Wakil Presiden Jusuf Kalla yang disensus BPS.
Dalam sensus tersebut, JK mengaku dirinya sudah tidak menjadi pengusaha lagi. Hal ini dikatakannya saat ditanya oleh salah satu petugas sensus ekonomi dari BPS ketika menanyakan usaha yang dilakukan oleh orang nomor dua di Indonesia ini.
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai dampak dari hukuman terhadap BUMN yang rugi? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem," ujar JK.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai harga alutsista bekas yang dibeli pemerintah? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Siapa yang Jusuf Kalla kritik terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
-
Apa yang diungkapkan Jusuf Kalla mengenai pembelian alutsista bekas? Pemerintah membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) bekas dengan harga murah bukan terjadi saat ini saja. Hal tersebut dinungkapkan langsung Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) yang pernah berpasangan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Pemerintah Beli Alutsista Bekas Umur 25 Tahun Harganya Rp1 Triliun kata JK dikutip dari Antara, Kamis (11/1) "Saya kira pemerintah 'kan tidak satu kali ini beli bekas (alutsista bekas), tetapi selalu murah. Murah sekali barang bekas itu sebetulnya, apalagi kalau sudah tua,"
-
Apa yang dikritik oleh Jusuf Kalla terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
"Ini rumah negara, pasti tidak ada usaha, tapi memang saya bukan pengusaha lagi," kata JK saat melakukan pendataan sensus di rumah dinasnya di Jakarta, Jumat (27/5).
Dengan begitu, petugas sensus hanya mencatat data keluarga yang tinggal bersama JK saat ini. Sedangkan, untuk data usaha, petugas sensus meyakini bahwa JK tidak memiliki usaha lagi.
"Kami akan mencatat nol, bermakna bahwa di rumah tangga bapak tidak ada usaha rumah tangga," kata petugas sensus BPS, Visilia Indriastuti Wulandari.
Seperti diketahui, pada tahun 1968, JK menjadi CEO dari NV Hadji Kalla. Di bawah kepemimpinannya, NV Hadji Kalla berkembang dari sekadar bisnis ekspor-impor, meluas ke bidang-bidang perhotelan, konstruksi, penjualan kendaraan, perkapalan, real estate, transportasi, peternakan udang, kelapa sawit, dan telekomunikasi.
Baca juga:
Dalam sensus ekonomi, JK imbau masyarakat tak takut didata usahanya
BPS Kota Bekasi usut penyunatan honor petugas sensus
Honor dipotong Rp 200.000, petugas sensus ekonomi di Bekasi meradang
Presiden Jokowi disensus ekonomi BPS di Istana
Wagub Djarot minta lurah beking petugas BPS sensus ekonomi warga
Petugas BPS gelar sensus ekonomi warga Kampung Luar Batang
BPS gelar sensus ekonomi per dekade, Kadin minta tiap lima tahun