'Dokumen surga' ungkap skandal bisnis miliarder dunia, termasuk dari Indonesia
Konsorsium Wartawan Investigasi Internasional (The International Consortium of Investigative Journalists/ICIJ) telah merilis The Paradise Papers, sebuah penyelidikan global yang mengungkapkan skandal bisnis beberapa orang dan perusahaan paling kuat di dunia.
Konsorsium Wartawan Investigasi Internasional (The International Consortium of Investigative Journalists/ICIJ) merilis dokumen bertajuk 'Paradise Papers'. Sebuah penyelidikan global yang mengungkap skandal bisnis miliuner dan perusahaan besar dunia.
Dilansir dari laman ICIJ, Senin (6/11), Paradise Papers mencakup hampir 7 juta dokumen diantaranya perjanjian pinjaman, laporan keuangan, surat elektronik atau email, surat kepercayaan dan dokumen lainnya dalam 50 tahun terakhir dari sebuah firma hukum bernama Appleby. Appleby berkantor pusat di Kawasan Bermuda dan sekitarnya.
Selain Appleby, dokumen juga berasal dari Asiaciti dan 19 perusahaan lain sejenisnya. Dokumen Surga ini menjerat lebih dari 120 politisi dan pemimpin dunia termasuk Ratu Elizabeth II dan para bawahan Presiden Donald Trump salah satunya yakni Menteri Perdagangan Wilbur Ross.
Berkas yang bocor dari Appleby, mencakup rincian perencanaan pajak dari hampir 100 perusahaan multinasional, termasuk Apple, Nike dan Uber. Dalam dokumen tersebut terungkap bagaimana para perusahaan dan miliuner dunia mengalihkan kekayaan dan keuntungan usahanya ke negara surga pajak atau tax haven.
Dari Indonesia, nama Prabowo Subianto termasuk dalam daftar Paradise Paper. ICIJ mencatat Prabowo adalah direktur dan wakil ketua Nusantara Energy Resources yang terdaftar di Bermuda.
Perusahaan yang terdaftar pada 2001 dan dicap sebagai "peminjam buruk" menurut catatan Appleby dan akhirnya ditutup pada 2004. Nusantara Energy Resources juga membuka kantor cabang di Singapura.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon angkat bicara mengenai nama Prabowo yang terseret dalam Paradise Paper. Menurutnya, Ketua Partai Gerindra tersebut tidak ada hubungannya dengan perusahaan Nusantara Energy Resources.
"Apa yang disebut Nusantara Energy Resources Limited itu tak ada kaitan dengan Pak Prabowo. Memang ada entitas itu dulu dibentuk, saya tidak ingat persis tahunnya apakah tahun 1999, 2000, atau 2001 ya ketika itu. Tapi setahu saya sejak didirikan tak pernah ada aktivitas apapun," kata Fadli ketika dihubungi merdeka.com, Senin (6/11).
Meski demikian, dia belum mengetahui apakah Prabowo akan melakukan klarifikasi terkait dokumen ini. "Beliau sedang di luar negeri. Nanti kita tanyakan. Yang saya tahu apa yang dicantumkan di situ Prabowo tak terlibat. Tak ada aktivitas sama sekali," tegasnya.
-
Apa modus yang dilakukan Angin Prayitno dalam kasus mafia pajak? Modusnya tak jauh berbeda dengan tiga mafia pajak lainnya. Angin disuap oleh para pengemplang pajak agar nilai perpajakannya dikurangi oleh Angin.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Kapan pajak anjing diterapkan di Indonesia? Aturan pajak untuk anjing pernah diterapkan di Indonesia, saat masa kolonialisme Belanda.
-
Dimana pajak anjing diterapkan di Indonesia? Kebijakan ini terdapat di banyak daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Mojokerto.
-
Bagaimana cara mafia hukum beroperasi? "Kalau ada kasus begini, nanti ada mafianya datang, 'tolong nih pakai Pasal sekian saja dakwannya, yang nangani nanti penyidiknya ini'," ujarnya. "Sudah dipesan lebih dulu nanti di kejaksaan diatur lagi, di pengadilan lagi, itulah yang kemudian disebut mafia hukum," tambahnya.
-
Siapa saja yang pernah terlibat sebagai mafia pajak dan telah dihukum penjara? 4 Mafia Pajak Paling Populer Mereka Telah Dihukum Penjara. Bahkan Ada yang Sampai Puluhan Tahun Gayus Tambunan Gayus Paling Fenomenal.
Baca juga:
Per 30 September, penerimaan pajak tumbuh negatif dengan nilai Rp 770,7 triliun
Nasabah Indonesia pindahkan Rp 18,9 T dari Inggris ke Singapura, diduga hindari pajak
Penyedia alat berat di Sumsel banyak tak mau bayar pajak
Kanwil pajak limpahkan berkas dan tersangka pengemplang pajak
DJP Jakarta serahkan penunggak pajak Rp 6,3 miliar ke Kejati
Ini alasan jaksa KPK tuntut mantan pegawai pajak 15 tahun penjara
Terima suap Rp 2 M, mantan pegawai pajak dituntut 15 tahun penjara