DPR: makan daging kerbau bukan budaya konsumen Indonesia
Pemerintah juga akan merugikan masyarakat karena mematikan posisi penghasilan petani lokal.
Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Firman Soebagyo mengatakan dirinya tidak setuju dengan rencana pemerintah untuk mengimpor daging kerbau dari India sebagai upaya menurunkan harga daging. Meski harga yang dibanderol lebih murah dari daging sapi impor, yakni sebesar Rp 60.000, namun keputusan tersebut bertentangan dengan budaya konsumen di Indonesia.
"Jika pemerintah ingin melakukan impor daging kerbau, harus betul-betul memenuhi sesuai mekanisme aturan yang ada. Selain itu, masyarakat Indonesia tidak biasa dengan makan daging kerbau," kata Firman Soebagyo seperti dilansir Antara, Jakarta, Sabtu (16/7).
Menurutnya, tidak benar apabila pasar Indonesia ingin dijadikan seperti Malaysia yang biasa memakan daging kerbau, dan memiliki kebutuhan dan struktur pasar niaga daging yang sangat berbeda. Firman menilai, jika pemerintah tetap bersikeras untuk mengimpor daging kerbau, maka pemerintah akan merugikan masyarakat yang masih menggantungkan hidupnya kepada sektor peternakan karena akan mematikan posisi penghasilan petani lokal.
"Pemerintah selama ini tetap saja tak mempertimbangkan terhadap nasib para peternak-peternak lokal. Karena pada akhirnya nanti, ada pemaksaan kehendak dari pemerintah terhadap masyarakat yang terbiasa makan daging sapi untuk mengonsumsi daging kerbau," imbuhnya.
Sehingga dia mengimbau agar pemerintah mempertimbangkan untung rugi khususnya yang bersentuhan dengan dapur rakyat kecil, sebelum mengeluarkan suatu kebijakan.
Sebelumnya, pemerintah berencana untuk melakukan impor daging kerbau untuk menekan harga daging sapi di Indonesia. Sebab, daging kerbau tersebut didatangkan dalam bentuk tanpa tulang serta harganya lebih murah dan bisa membuat eksportir negara lain ikut menurunkan harga.
Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan pihaknya sudah melakukan impor secara bertahap hingga mencapai target impor daging kerbau sebanyak 10.000 ton daging. Nantinya, daging ini akan dijual dengan harga Rp 60.000 per kilogram.
"Awal-awal seminggu ini sudah bergerak hampir 20 hari. Perjalanan loading perjalanan kurang lebih 3 minggu sudah masuk," kata Djarot di Jakarta.
Dia berharap, 10.000 ton daging tersebut bisa segera didatangkan dalam waktu dekat ini. Hal ini agar masyarakat bisa beralih untuk mengkonsumsi daging kerbau yang lebih murah.
Untuk itu, lanjut Djarot pihaknya akan terus mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mengkonsumsi daging kerbau. Sebab, masih banyak masyarakat yang belum terbiasa untuk mengkonsumsi daging tersebut.
"Kita harapkan lebih cepat datangnya, supaya bisa mengintervensi pasar. Semakin cepat semakin bagus. Kami harus mensosialisasikan bahwa daging kerbau tetap daging sehat," imbuhnya.
Baca juga:
BPS soal impor daging kerbau: tidak banyak penduduk mengonsumsi
Brexit buat produk ekspor Indonesia raup untung besar
Pasca Lebaran, BPS prediksi ekspor impor Juli 2016 menurun
BPS catat Indonesia tengah jor-joran impor senjata dan amunisi
Semester I-2016, ekspor industri Indonesia anjlok 11 persen
Semester I-2016, Neraca perdagangan RI surplus USD 900,2 juta
BPS catat impor Indonesia Juni 2016 meningkat 7,86 persen
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Kenapa DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI untuk menggunakan Wisma Atlet? Inggard berujar penggunaan Wisma Atlet bisa menjawab permasalahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta yang belum memiliki tempat rekapitulasi dan gudang logistik di Kemayoran.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.