DPR Setuju PMN untuk Garuda Indonesia Sebesar Rp7,5 Triliun
Selain itu, dia juga menyetujui adanya penjualan saham jenis saham dengan metode Right Issue Garuda Indonesia. Ini dalam rangka tindak lanjut persetujuan PMN TA 2022 sebesar Rp7,5 triliun.
Komisi VI DPR menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp7,5 triliun untuk Garuda Indonesia. Ini berbarengan dengan persetujuan PMN bagi 9 BUMN lainnya.
"Yang akan digunakan untuk memperkuat permodalan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mohammad Hekal membacakan kesimpulan rapat, Senin (4/7).
-
Bagaimana Garuda Indonesia mengatasi masalah keterlambatan penerbangan jemaah haji? Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi menyorot kinerja maskapai Garuda Indonesia terkait banyaknya keberangkatan jemaah haji yang terlambat.Terbaru kelompok terbang (kloter) 15 Embarkasi Makassar yang mengalami delay atau keterlambatan hingga tujuh jam. Komisi sudah memanggil pihak Garuda Indonesia, Direktur Jenderal Perhubungan Udara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Apalagi, sejak insiden kerusakan mesin pesawat Garuda yang ditumpangi Kloter 5 Embarkasi Makassar."Kami minta agar diberikan perhatian khusus, karena haji ini adalah misi yang sangat vital dan penting. Sehingga seluruh transportasi, baik udara maupun darat harus dipastikan keamanannya. Itu sudah kami sampaikan," tuturnya.
-
Siapa yang merancang lambang negara Garuda Pancasila? Terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) dari hasil Konferensi Meja Bundar (KMB), membuat nama Sultan Hamid masuk dalam format kabinet RIS. Kemudian Sultan Hamid ditunjuk oleh Soekarno untuk merencanakan, merancang, dan merumuskan lambang negara.
-
Siapa yang meminta agar Garuda Indonesia memberikan perhatian khusus pada penerbangan haji? Komisi sudah memanggil pihak Garuda Indonesia, Direktur Jenderal Perhubungan Udara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Apalagi, sejak insiden kerusakan mesin pesawat Garuda yang ditumpangi Kloter 5 Embarkasi Makassar."Kami minta agar diberikan perhatian khusus, karena haji ini adalah misi yang sangat vital dan penting. Sehingga seluruh transportasi, baik udara maupun darat harus dipastikan keamanannya. Itu sudah kami sampaikan," tuturnya.
-
Kenapa Garuda Indonesia sering telat dalam mengangkut jemaah haji? Komisi sudah memanggil pihak Garuda Indonesia, Direktur Jenderal Perhubungan Udara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Apalagi, sejak insiden kerusakan mesin pesawat Garuda yang ditumpangi Kloter 5 Embarkasi Makassar."Kami minta agar diberikan perhatian khusus, karena haji ini adalah misi yang sangat vital dan penting. Sehingga seluruh transportasi, baik udara maupun darat harus dipastikan keamanannya. Itu sudah kami sampaikan," tuturnya.
-
Kapan Garuda Indonesia dijadwalkan untuk mengangkut jemaah haji kloter 15 Makassar? Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi menyorot kinerja maskapai Garuda Indonesia terkait banyaknya keberangkatan jemaah haji yang terlambat.Terbaru kelompok terbang (kloter) 15 Embarkasi Makassar yang mengalami delay atau keterlambatan hingga tujuh jam.
-
Siapa yang bisa mendapatkan diskon tiket pesawat Garuda Indonesia? Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra mengataka untuk mendapatkan berbagai penawaran menarik dari gelaran SOTF ini, para pengguna jasa dapat mengakses penawaran menarik ini di seluruh Kantor penjualan Garuda Indonesia di kota-kota di Indonesia maupun kantor perwakilan di luar negeri.
Selain itu, dia juga menyetujui adanya penjualan saham jenis saham dengan metode Right Issue Garuda Indonesia. Ini dalam rangka tindak lanjut persetujuan PMN TA 2022 sebesar Rp7,5 triliun.
Kemudian, rapat juga menyetujui adanya konversi utang obligasi wajib konversi sebesar Rp1 triliun oleh pemerintah. Lalu, penyertaan modal dari pemegang saham lain dan atau publik.
"Serta konversi utang menjadi saham dari nilai klaim settlement kreditur," kata dia.
Dia menyebut, bersamaan dengan persetujuan terhadap PMN bagi 10 BUMN ini, Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian BUMN untuk memperhatikan seluruh catatan/pandangan Fraksi-fraksi di Komisi VI DPR RI.
"Terkait dengan persetujuan PMN Tahun 2024 dan inisiatif corporate action tahun 2022 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan ini," tambah Hekal.
DPR RI Setujui PMN
Sebelumnya, Komisi VI DPR RI menyetujui usulan Menteri BUMN Erick Thohir terkait penyaluran Penyertaan Modal Negara (PMN) ke 10 BUMN. Jumlahnya mencapai Rp73,26 triliun.
Keputusan ini dibacakan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohammad Hekal dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN, di Gedung DPR RI, Senin (4/7).
PMN ini dibagi menjadi dua kategori. Yakni PMN Tunai dan PMN Non Tunai yang dikucurkan melalui aksi korporasi yang dilakukan perusahaan pelat merah.
"Komisi VI DPR Ri menyetujui usulan penyertaan modal negara tunai tahun 2023," kata dia membacakan kesimpulan rapat.
Reporter: Arief Rahman Hakim
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)