DPR: Tak masuk akal, sebesar Bank Mandiri disuntik modal pemerintah
Alasan pemerintah menyuntikkan dana ke Bank Mandiri agar bank tersebut menjadi peringkat tujuh besar di ASEAN.
Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk Bank Mandiri sebesar Rp5,6 triliun dikritik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebagai satu-satunya BUMN perbankan penerima suntikan modal, Bank Mandiri dinilai tidak layak.
Kritik itu dilontarkan anggota Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun saat rapat kerja dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Menteri BUMN Rini Soemarno di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (28/1).
-
Bagaimana The Banker menilai kinerja BRI? Dalam situs resminya The Banker melakukan pemeringkatan Top 1000 World Banks 2023 mengacu pada pencapaian kinerja keuangan pada 2022. Adapun aspek penilaian diantaranya terdiri dari sisi balance sheet, income statement, dan capital adequacy.
-
Kenapa Bank BRI membantu UMKM Jambu Kristal Tanwiedjie di Purworejo? Bank BRI banyak membantu masyarakat agar bisa terus bertahan dan meningkatkan perekonomian petani jambu kristal.
-
Kapan BNI meluncurkan hibank? Silvano melanjutkan, perseroan meluncurkan hibank sebagai solusi untuk menggarap sektor UMKM yang lebih dinamis.
-
Dimana BNI fokus menyalurkan kredit untuk BUMN? Fokus penyaluran kredit BUMN BNI adalah kepada BUMN yang bergerak di sektor energi seperti PLN dan Pertamina serta sektor Pangan Bulog. Selain itu, BNI aktif mendukung proyek-proyek infrastruktur dari Jasa Marga dan jasa keuangan inklusi dari Pegadaian.
-
Bagaimana BNI bertransformasi menjadi Bank Negara Indonesia 1946? Berdasarkan UU Nomor 17 tahun 1968, BNI resmi bertransformasi. BNI ditetapkan menjadi Bank Negara Indonesia 1946.
-
Di mana pemakaman Brigjen TNI (P) Bom Soerjanto dilaksanakan? Alm Bom Soerjanto dimakamkan dengan cara militer di pemakaman Al-Azhar Memorial, Karawang.
Dia melihat, alasan pemerintah menyuntikkan dana ke Bank Mandiri agar bank tersebut menjadi peringkat tujuh besar di ASEAN, sama sekali tidak masuk akal. "Saya tidak lihat urgensinya. Urgensinya apa?," kata Misbakhun, Rabu (28/1).
Misbakhun juga menilai paparan Menteri Rini terkait pengajuan PMN kepada 35 BUMN belum detail. Salah satunya karena dalam pembahasan tidak dicantumkan jumlah aset BUMN dan posisi utang perusahaan yang bakal diberi suntikan modal.
Dari situ dia mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melaporkan perusahaan BUMN yang memiliki rapor merah dalam pengelolaan keuangan negara.
"Saya melihat dari paparan tidak memuaskan. Terlalu umum dan tidak mendeskripsikan kinerja serta performance BUMN," terangnya.