DPR usul pemerintah Jokowi bangun smelter buat Freeport
Dalam pandangannya, usulan ini layak dipertimbangkan karena pemerintahan Jokowi-JK fokus membangun infrastruktur.
UU Nomor 9 tahun 2014 yang mengamanatkan perusahaan tambang untuk membangun pabrik pengolahan atau smelter, belum sepenuhnya dijalankan. Salah satunya PT Freeport Indonesia yang hingga saat ini belum juga memenuhi kewajiban itu.
Dari kondisi itu, DPR mengusulkan pemerintah menyediakan smelter untuk perusahaan tambang. Pembangunan smelter dinilai sangat memungkinkan dilakukan pemerintah dan dinilai bakal menguntungkan negara.
-
Apa yang menjadi pusat sorotan DPR dalam rapat dengan Bos PT Timah? Panas DPR Cecar Bos PT Timah Soal Kasus Korupsi Rugikan Negara Rp271 T, Omongan Mahfud Ikut Dibahas
-
Bagaimana cara DPR mendukung kinerja Kejagung? Lebih lanjut, selaku mitra kerja yang terus memantau dan mendukung Kejagung, Sahroni menyebut Komisi III mengapresiasi setiap peran insan Adhyaksa.
-
Bagaimana cara DPR menanyai Bos PT Timah dalam rapat? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha
-
Kenapa DPR mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
-
Apa yang didukung oleh DPR terkait kerja sama Australia dan Jawa Barat? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin menyampaikan apresiasi dan dukungannya.
-
Mengapa DPR memiliki hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
"Kenapa kita tidak minta BUMN kita investasi sendiri bangun smelter. Misalnya PT Antam. Kalau feasible kenapa kita tidak bangun saja?" ucap Hari dalam rapat bersama rombongan Ditjen Minerba Kementerian ESDM di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/1).
Pemerintah diminta untuk mengkaji kemungkinan membangun smelter di Papua agar bisa dimanfaatkan oleh perusahaan tambang emas terbesar dunia, Freeport Indonesia.
"Nanti kita bisa jual saham ke publik. Silakan kaji studi kelayakan. Misalnya untuk Freeport kita bangun smelter di Papua," katanya.
Dalam pandangannya, usulan ini layak dipertimbangkan karena pemerintahan Jokowi-JK fokus membangun infrastruktur. Sedangkan smelter termasuk salah satu bentuk infrastruktur pertambangan.
"Kita masuk ke pertambangan. Sudahlah, kita saja yang bangun. Tidak salah juga nanti anggota DPR juga ikut investasi," tutupnya.
Baca juga:
DPR: Rakyat Papua berharap kontrak Freeport tak diperpanjang
Intelijen jadi bos Freeport, pemerintah pesan percepat kontrak
Ini alasan pemerintah desak Freeport bangun dua smelter
Tidak ada kemajuan realisasi kesepakatan dengan Freeport
Kontrak Freeport hampir kadaluarsa, pemerintah kebut amandemen
Wakil kepala BIN jadi bos Freeport Indonesia