Dugaan asing di balik tak terealisasinya Badan Penerimaan Negara
Pengamat ekonomi dan kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy mengaku pesimis bahwa gagasan tentang pembentukan BPP akan terwujud selama Sri Mulyani menjadi menteri keuangan. Sebab, pembentukan BPP akan menghilangkan kendali Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atas penerimaan dari perpajakan.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah membentuk tim reformasi dari Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pembentukan ini guna mempersiapkan dan mendukung pelaksanaan reformasi perpajakan dan penguatan reformasi kepabeanan dan cukai.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tim ini mencakup aspek organisasi, sumber daya manusia, infrastruktur, penganggaran, peraturan perundang-undangan, basis data, proses bisnis, dan teknologi informasi. Dengan demikian, tim ini diharapkan dapat membangun institusi pajak dan bea cukai yang kredibel, bisa dipercaya oleh publik, dan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan konstitusi dan UU.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Kapan pajak anjing diterapkan di Indonesia? Aturan pajak untuk anjing pernah diterapkan di Indonesia, saat masa kolonialisme Belanda.
-
Dimana pajak anjing diterapkan di Indonesia? Kebijakan ini terdapat di banyak daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Mojokerto.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
Namun, Pengamat ekonomi dan kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy mengaku pesimis bahwa gagasan tentang pembentukan BPP akan terwujud selama Sri Mulyani menjadi menteri keuangan. Sebab, pembentukan BPP akan menghilangkan kendali Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atas penerimaan dari perpajakan.
"Karena begitu yang namanya badan penerimaan pendapatan dibentuk, dia tidak lagi di bawah kepemimpinan Kemenkeu. Dia langsung di bawah presiden," ujar Noorsy, di Jakarta, Rabu (21/12).
Ketika BPP berdiri maka posisinya setara dengan Kemenkeu. Dengan demikian hubungan kepala BPP dengan Menkeu pun hanya dalam rangka koordinasi. "Nah itu artinya mengurangi kekuasaan Menkeu terhadap penerimaan negara," kata Ichsanuddin.
Di bawah Badan Penerimaan Perpajakan, akan dibentuk rekening tunggal Treasury Single Account. Artinya, waktu yang diperlukan sebenarnya singkat bagi Kementerian Keuangan untuk menempatkan BPP sebagai badan otonom. "Karena yang dibutuhkan hanya kajian pemisahan kelembagaan. Setahun saja cukup," imbuhnya.
Dia menduga, ada pihak yang berupaya mengganjal pembentukan BPP itu. Yakni kekuatan asing yang tak mau kehilangan kendalinya atas Indonesia. Noorsy lantas menuturkan ketika menjadi anggota DPR periode 1997-1999 dan melontarkan gagasan pembentukan institusi pajak yang berdiri sendiri. Ternyata ide itu juga kandas.
Menurutnya, jika BPP berdiri, maka kepentingan asing butuh sumber daya lebih untuk mendikte Indonesia. "Itu membuat pihak asing, dan pihak-pihak tertentu yang biasa membuat kerja sama dengan pihak asing, menjadi tidak nyaman andaikata BPP itu disahkan," tegasnya.
Ditegaskannya, reformasi perpajakan takkan bermakna sebenarnya bila pembentukan BPP tak direalisasikan. Sebab akan selalu terjadi konflik kepentingan dengan Direktorat Jenderal Anggaran. Bila BPP didirikan, dia optimis permasalahan yang dihadapi Negara dalam mengumpulkan pendapatan pajak, akan banyak yang terselesaikan.
"Tak ada reformasi perpajakan jika tidak mewujudkan BPP. Kebutuhan menjadikan BPP semakin terasa saat APBN shortage di penerimaan seperti saat ini."
Baca juga:
Tim reformasi pajak dinilai jadi cikal bakal Badan Penerimaan Negara
Cerita miris pengusaha tajir bayar tebusan Tax Amnesty cuma Rp 5.000
Jonan: Ada pengusaha tambang bayar tebusan Tax Amnesty Rp 300.000
Tax Amnesty tak sesuai target, short fall melebar hingga Rp 230 T
Google kembali berulah, Ditjen Pajak lanjutkan investigasi pajaknya
Perkuat pajak dan bea cukai, pemerintah ajak wartawan dan Bank Dunia
Jaga penerimaan, menkeu bentuk tim reformasi pajak dan bea cukai