Edhy Prabowo Ingin Sekolah Perikanan Bisa Terima Anak Nelayan
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengimbau agar program entrepreneurship yang bersumber dari bantuan LPMUKP dapat dimanfaatkan untuk menunjang keahlian para peserta didik. Hal lain yang tak kalah penting ialah menerima anak-anak nelayan di sekolah perikanan KKP.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menekankan agar program entrepreneurship yang bersumber dari bantuan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) dapat dimanfaatkan untuk menunjang keahlian para peserta didik. Hal lain yang tak kalah penting ialah menerima anak-anak nelayan di sekolah perikanan KKP.
"Kalau sekarang ini belum ada pengharusan anak-anak nelayan, ke depan wajib sekolah-sekolah kita untuk menerima anak-anak nelayan. Siapa lagi yang akan mengurusi mereka kalau bukan kita. Ini salah satu arahan dari Presiden Joko Widodo," ujar dia dalam pernyataan terbarunya, Jumat (31/7).
-
Siapa yang memberi Prabowo pangkat Jenderal Kehormatan? Presiden Joko Widodo atau Jokowi merespons soal munculnya pro dan kontra dalam kenaikan pangkat Menteri Pertahanan sekaligus capres nomor urut 02, Prabowo Subianto menjadi Jenderal Kehormatan TNI.
-
Apa yang ditemukan oleh nelayan tersebut? Trevor Penny menemukan pedang tersebut ketika magnet yang dia gunakan saat menyusuri sungai menarik benda logam dan ternyata itu adalah pedang kuno berusia 1.200 tahun.
-
Apa yang dibicarakan Prabowo dan Surya Paloh mengenai jatah menteri di kabinet? "Saya kira Pak Prabowo pasti sudah punya rumusan sendiri yang itu sudah rumusan, itu sudah muncul pembicaraan antara ketua umum partai politik terutama yang di Koalisi Indonesia Maju," kata Doli, saat diwawancarai di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/4).
-
Kapan Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Pertahanan? Menteri Kementerian Pertahanan (2019-sekarang)
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
Selain itu, melalui Badan Riset dan Sumber daya Manusia (BRSDM) pihaknya terus berupaya meningkatkan standar pendidikan di sekolah kelautan dan perikanan yang dinaunginya. Salah satu langkah dengan melaksanakan reakreditasi seluruh program studi pendidikan.
"Pengembangan SDM di bidang kelautan dan perikanan punya peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara keseluruhan," ujarnya
Dengan peningkatan kualitas SDM ini, Menteri Edhy berharap seluruh lulusan sekolah perikanan dapat bekerja atau menjadi pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan. Bahkan Edhy mengusulkan merekrut alumni sekolah kelautan dan perikanan menjadi salah satu syarat pengurusan izin kapal.
"Seluruh alumni dapat terserap tenaganya dengan bekerja di bidang kelautan dan perikanan. Baik ikut kerja dengan orang lain, atau usaha sendiri. Agar dipastikan traceability, door to door, dan lulusan dipantau by name by address. Orang yang minta izin kapal agar merekrut lulusan sebagai salah satu persyaratan," tegasnya.
Sebagai informasi, unit pendidikan di bawah KKP meliputi Politeknik Ahli Usaha Perikanan yang memiliki program studi Teknologi Penangkapan Ikan (TPI), Permesinan Perikanan (MP), Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan (TPH), Teknologi Akuakultur (TAK), Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan (TPS), dan Penyuluhan Perikanan (PP).
Selanjutnya ada Politeknik Kelautan dan Perikanan dengan program studi Teknik Penangkapan Ikan, Teknik Pengolahan Produk Perikanan dan Teknik Kelautan. Ada juga Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan dengan program studi Konservasi kelautan dan Ekowisata Bahari.
Selain tingkat pendidikan tinggi, KKP memiliki Sekolah Usaha Perikanan Menengah yang tersebar di Provinsi Aceh (Ladong), Sumatera Barat (Pariaman), Lampung (Kota Agung), Jawa Tengah (Tegal), Kalimantan Barat (Pontianak), Sulawesi Selatan (Bone), Maluku (Waeheru), Nusa Tenggara Timur (Kupang) dan Papua Barat (Sorong).
(mdk/azz)