ESDM ancam Freeport tak bisa ekspor konsentrat pekan depan
Freeport belum merespon surat yang dilayangkan pemerintah terkait dana jaminan USD 530 juta atau setara Rp 7,3 triliun.
Pemerintah masih belum menerima jawaban PT Freeport Indonesia terkait penempatan dana jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter di Gresik, Jawa Timur. Alhasil Freeport terancam tidak bisa melakukan ekspor konsentrat pasca 28 Januari 2016.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot mengatakan, Freeport Indonesia belum merespon surat yang dilayangkan pemerintah terkait dana jaminan USD 530 juta atau setara Rp 7,3 triliun. Perpanjangan izin bisa diberikan setelah perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu membayar dana jaminan tersebut.
-
Dimana Smelter Freeport yang akan mengolah tembaga dan emas di Indonesia? Presiden Jokowi mengatakan smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Gresik akan rampung pada Juni 2024.
-
Apa yang akan dihasilkan dari beroperasinya Smelter Freeport di Gresik? Menurut dia, beroperasinya smelter PT Freeport ini akan memberikan sejumlah keuntungan bagi Indonesia. Dengan hilirasasi ini, negara akan mendapatkan nilai tambah yang besar dari pajak maupun dividen.
-
Siapa yang akan direkrut untuk bekerja di Smelter Freeport di Gresik? Dia menuturkan industri pengolahan tembaga ini nantinya akan merekrut 20 ribu anak-anak muda Indonesia untuk bekerja .
-
Bagaimana Kemendag memfasilitasi eksportir Indonesia di pameran EIM? “Kemendag memfasilitasi puluhan eksportir Indonesia untuk memamerkan produk-produk potensial melalui pameran EIM agar pangsa pasar produk Indonesia di negara Meksiko semakin luas,” tambahnya.
-
Kapan Smelter Freeport di Gresik ditargetkan mulai beroperasi? Presiden Jokowi mengatakan smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Gresik akan rampung pada Juni 2024.
-
Kapan Pertamina Shipping berhasil mengurangi emisi? “Kami sudah bisa mengurangi 9 persen emisi yang kami hasilkan di 2022, sebesar 1,9 megaton CO2eq,” ucap Direktur Utama PIS Yoki Firnandi, Sabtu (3/12).
"Sampai sekarang kami belum menerima jawaban dari mereka (Freeport)," ujar Bambang di kantornya, Jumat (22/1).
Dia menegaskan, perusahaan tersebut harus segera memenuhi permintaan pemerintah terkait dana jaminan. Tujuannya, agar segara bisa menerbitkan rekomendasi perpanjangan izin ekspor.
Meski izin ekspor berakhir 28 Januari 2016, Bambang menjelaskan, tidak ada batas waktu penempatan dana jaminan itu. Konsekuensinya Freeport tidak bisa ekspor apabila belum memberikan dana sebesar Rp 7,3 triliun.
"Yang jelas kalau tidak bayar, tidak dikasih (perpanjangan izin ekspor)," tegas dia.
Penempatan dana jaminan kesungguhan itu seiring dengan hasil evaluasi kemajuan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) Freeport di Gresik, Jawa Timur. Hasil evaluasi menyatakan progres pembangunan smelter baru mencapai 14 persen dari rencana kerja.
(mdk/sau)