FITRA minta pemerintah optimalkan dividen BUMN dibanding Tax Amnesty
RUU pengampunan pajak dinilai justru akan mengistimewakan para pengemplang pajak.
Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai masih banyak cara alternatif untuk menggenjot penerimaan negara dibanding pengampunan pajak (Tax Amnesty). Sebab, Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak dinilai justru akan mengistimewakan para pengemplang pajak.
Koordinator Advokasi dan Investigasi Fitra Apung Widadi mengatakan dana alternatif tersebut bisa melalui laba (dividen) dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada 2016 saja, dividen ditetapkan sebesar Rp 34,16 triliun.
"Kalau mau kan dividen BUMN ini masih banyak lebih baik ambil dari itu saja. Daripada Tax Amnesty. Jadi ngapain menjual kedaulatan dalam memberikan karpet merah ke pengusaha. Ini kan terlalu murah," kata Apung di Kantornya, Jakarta, Minggu (24/4).
Selain itu, pemerintah juga bisa menarik dana melalui ratifikasi. Menurutnya, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) bisa melakukan pemanggilan terhadap para pengemplang pajak, mengingat Ditjen Pajak sudah memiliki data-data pengusaha yang melarikan uangnya ke luar negeri.
"Kan ada ratifikasi dengan masalah pajak, ratifikasi korupsi dengan Singapura, kan ada. Sayang Indonesia pada menolak itu, ya sudah ratifikasi lagi dengan kebijakan baru itu. Karena di Singapura lebih besar dari Panama," imbuhnya.
Dengan demikian, lanjut Apung, pemerintah seharusnya membuat tim khusus untuk mengejar para pengemplang pajak. Sehingga pemerintah bisa menarik uang-uang tersebut agar pendapatan negara bisa bertambah.
"Harusnya presiden bikin tim khusus seperti kejaksaan dan BIN, tapi fokus pada mengejar orang-orang yang nanam duit di sana, tapi latar belakang duitnya tidak bisa dipertanggung jawabkan. Apakah itu ilegal logging, narkoba dan proyek-proyek infrastruktur. Negara kita kan punya data seputar itu," pungkasnya.
Baca juga:
Dinilai terlalu rendah, FITRA desak tarif tebusan Tax Amnesty naik
Beri karpet merah konglomerat buron BLBI, FITRA tolak tax amnesty
Usai bertemu JK, DPR yakin RUU Tax Amnesty selesai Mei
DPD dukung RUU Tax Amnesty, asal pejabat, pengusaha dan aparat jujur
Pengampunan pajak bisa jadi awal reformasi perpajakan Indonesia
Fadli Zon sebut ekspektasi Jokowi terlalu tinggi soal Tax Amnesty
Setnov sebut Jokowi kantongi data WNI simpan uang di luar negeri
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Zakat fitrah adalah salah satu ibadah yang wajib dilakukan oleh umat Islam menjelang saat bulan Ramadan sampai dilaksanakannya sholat Idul Fitri.
-
Apa itu Zakat Fitrah? Zakat Fitrah atau juga dikenal sebagai Zakat Fitri adalah salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh umat Muslim.
-
Bagaimana cara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak? Salah satunya, dengan meluncurkan inovasi channel pembayaran non tunai untuk pembayaran pajak daerah meliputi, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung Wallet, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Reklame, Pajak Air Bawah Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Banguran Perdesaan Perkotaan termasuk untuk Retribusi Daerah.