Erick Thohir soal Suntik Modal BUMN Rp44,2 Triliun: Untuk Bantu Pemerintahan Prabowo
Penyertaan modal negara ini juga bisa berdampak positif untuk pemasukan negara lewat realisasi dividen BUMN.
Erick Thohir soal Suntik Modal BUMN Rp44,2 Triliun: Untuk Bantu Pemerintahan Prabowo
Erick Thohir soal Suntik Modal BUMN Rp44,2 Triliun: Untuk Bantu Pemerintahan Prabowo
Erick Thohir soal Suntik Modal BUMN Rp44,2 Triliun: Untuk Bantu Pemerintahan Prabowo
Menteri BUMNm Erick Thohir bersama Komisi VI DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk perusahaan BUMN senilai Rp44,24 triliun pada 2025.
Erick mengatakan, anggaran PMN 2025 ini diberikan untuk memudahkan masa transisi pemerintah di bawah kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuju kepemimpinan Prabowo Subianto.
"Artinya lewat PMN atau penugasan ini, kita ingin pastikan supaya ke depan dalam transisi pemerintahan tidak kebingungan," ujar Erick Thohir di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (10/7).
Erick lantas mencontohkan pemberian suntikan modal negara tahun depan kepada PT Hutama Karya (Persero) yang akan melanjutkan pengerjaan proyek Jalan Tol Trans Sumatera.
"Ya ini bukan karena saya orang Lampung atau Sumatera, tapi ya keseimbangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia ya harus berlanjut di semua pulau," imbuh Erick.
merdeka.com
Menurut dia, penyertaan modal negara ini juga bisa berdampak positif untuk pemasukan negara lewat realisasi dividen BUMN. Dia mencontohkan realisasi dividen per Mei 2024, yang sudah melampaui 50 persen dari target di seluruh tahun ini.
"Dividen kita ke negara sudah masuk bulan Mei ini Rp56,7 triliun dari yang kita harapkan Rp80 triliun lebih (2024). Dan tahun depan kita akan targetkan beri Rp 85 triliun lebih," ungkapnya.
Adapun Erick Thohir target memberikan PMN 2025 senilai Rp44,24 triliun kepada 16 BUMN dari berbagai sektor. Paling banyak dialokasikan untuk PT Hutama Karya (Persero) Rp13,86 triliun untuk kelanjutan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahap 2 dan tahap 3.
Kemudian, PT ASABRI sebesar Rp3,61 triliun untuk perbaikan permodalan di perusahaan. Lalu untuk PT PLN (Persero) sebesar Rp3 triliun untuk menjalankan program listrik desa. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) atau IFG sebesar Rp3 triliun untuk penguatan permodalan kredit usaha rakyat (KUR).
Selanjutnya, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI sebesar Rp2,5 triliun untuk pengadaan kapal baru. PT Bio Farma sebesar Rp2,21 triliun untuk fasilitas capital expenditure (capex) baru.
PT Adhi Karya (Persero) sebesar Rp2,09 triliun untuk pembangunan tol Jogja-Bawen dan Solo-Jogja. PT Wijaya Karya sebesar Rp2 triliun untuk perbaikan struktur permodalan.
PT LEN Industri sebesar Rp2 triliun untuk penyehatan keuangan. PT Danareksa sebesar Rp2 triliun untuk pengembangan usaha. PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sebesar Rp1,8 triliun untuk pengadaan trainset baru dan penugasan pemerintah.
Berikutnya, PT Rajawali Nusantara Indonesia atau ID Food sebesar Rp1,62 triliun untuk modal kerja dan investasi program cadangan pangan pemerintah (CPP). PT Pembangunan Perumahan (PP) sebesar Rp1,56 triliun untuk penyelesain proyek Jogja-Bawen dan KIT Subang.
Selanjutnya, Perum DAMRI sebesar Rp1 triliun untuk penyediaan bus listrik. Perum Perumnas sebesar Rp1 triliun untuk restrukturisasi dan penyelesaiaan persediaan. Serta, PT INKA sebesar Rp975 miliar untuk pembuatan kereta KRL.
