![DPR Gerindra: Pemberian PMN ke BUMN Saat Ini Berbeda, Lebih Efektif dan Tepat Sasaran](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/feedImage/2024/5/15/1715773797439-ke8y3.jpeg)
![DPR Gerindra: Pemberian PMN ke BUMN Saat Ini Berbeda, Lebih Efektif dan Tepat Sasaran](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/feedImage/2024/5/15/1715773797439-ke8y3.jpeg)
Anggota Komisi VI DPR, Muhammad Husein Fadlulloh menyebut bahwa terobosan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terkait Penyertaan modal Negara (PMN) terbukti berdampak besar bagi kinerja BUMN.
Husein menyampaikan, Erick Thohir bersama Komisi VI bersepakat melakukan perubahan besar dalam pemberian PMN kepada BUMN.
"Sejak 2020, sudah mulai kita rancang dan diskusi bersama supaya PMN ini efektif, efisien, dan tepat sasaran," ujar Husein di Jakarta, Rabu (15/5).
Husein menyampaikan, kebijakan ini berbeda dengan kebijakan pemberian PMN di era sebelumnya. Hal ini berdampak pada memburuknya kondisi BUMN yang menerima PMN.
Saat ini, ucap Husein, mayoritas PMN diberikan untuk BUMN yang mendapatkan penugasan dari pemerintah hingga proyek strategis nasional (PSN), seperti program subsidi listrik dari PLN hingga penyelesaian jalan tol trans Sumatera (JTTS).
"Tujuannya sudah jelas agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Makanya, syarat pertama itu penugasan, sisanya sekitar 15-20 persen untuk aksi korporasi," ucap politisi Gerindra tersebut.
Husein mengatakan, BUMN yang menerima PMN saat ini pun memiliki performa yang cukup baik. Husein menyebut indikator ini dapat terlihat dari meningkatnya kontribusi dividen yang kini sudah jauh lebih besar daripada PMN.
"Kalau lihat proporsi dividen bukan hanya perusahaan yang dapat PMN, tapi yang nonPMN juga banyak, dan kinerjanya cukup bagus. Jadi PNM diberikan untuk mendukung program pemerintah bukan untuk bayar utang, 90 persen itu untuk penugasan," sambung Husein.
Husein mengingatkan program penugasan biasanya bersifat jangka panjang. Husein menilai hal ini akan menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi hingga pembukaan lapangan kerja di masa mendatang.
"Contoh JTTS itu jangka panjang yang harus dilakukan, itu efek berganda secara ekonominya akan memberikan benefit lebih baik untuk masyarakat," kata Husein.
merdeka.com
Gerindra mengatakan, pembahasan amandemen UUD 1945 masih jauh dan tak mudah mengembalikan kewenangan MPR seperti zaman dulu.
Baca SelengkapnyaMK menilai pemohon tidak bisa membuktikan pelanggaran Pileg 2024 di Dapil Papua Tengah.
Baca SelengkapnyaHasil ini diperoleh dari tabulasi internal PKB pada Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaFirli Bahuri kini sudah menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaDPR menyoroti putusan Mahkamah Agung (MA) soal batas usia calon kepala daerah
Baca SelengkapnyaSembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing-masing atas keempat RUU.
Baca SelengkapnyaBerhubung KPU tidak hadir di rapat hari ini, Komisi II DPR memutuskan untuk menunda rapat.
Baca SelengkapnyaSebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaPeran BPIP dipuji saat memaparkan kinerja di Komisi II DPR
Baca Selengkapnya