Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR Gerindra: Pemberian PMN ke BUMN Saat Ini Berbeda, Lebih Efektif dan Tepat Sasaran

DPR Gerindra: Pemberian PMN ke BUMN Saat Ini Berbeda, Lebih Efektif dan Tepat Sasaran

DPR Gerindra: Pemberian PMN ke BUMN Saat Ini Berbeda, Lebih Efektif dan Tepat Sasaran

Husein menyampaikan, Erick Thohir bersama Komisi VI bersepakat melakukan perubahan besar dalam pemberian PMN kepada BUMN.

DPR Gerindra: Pemberian PMN ke BUMN Saat Ini Berbeda, Lebih Efektif dan Tepat Sasaran

Anggota Komisi VI DPR, Muhammad Husein Fadlulloh menyebut bahwa terobosan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terkait Penyertaan modal Negara (PMN) terbukti berdampak besar bagi kinerja BUMN.


Husein menyampaikan, Erick Thohir bersama Komisi VI bersepakat melakukan perubahan besar dalam pemberian PMN kepada BUMN.

"Sejak 2020, sudah mulai kita rancang dan diskusi bersama supaya PMN ini efektif, efisien, dan tepat sasaran," ujar Husein di Jakarta, Rabu (15/5).


Husein menyampaikan, kebijakan ini berbeda dengan kebijakan pemberian PMN di era sebelumnya. Hal ini berdampak pada memburuknya kondisi BUMN yang menerima PMN.

Saat ini, ucap Husein, mayoritas PMN diberikan untuk BUMN yang mendapatkan penugasan dari pemerintah hingga proyek strategis nasional (PSN), seperti program subsidi listrik dari PLN hingga penyelesaian jalan tol trans Sumatera (JTTS).

"Tujuannya sudah jelas agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Makanya, syarat pertama itu penugasan, sisanya sekitar 15-20 persen untuk aksi korporasi," ucap politisi Gerindra tersebut.


Husein mengatakan, BUMN yang menerima PMN saat ini pun memiliki performa yang cukup baik. Husein menyebut indikator ini dapat terlihat dari meningkatnya kontribusi dividen yang kini sudah jauh lebih besar daripada PMN.

"Kalau lihat proporsi dividen bukan hanya perusahaan yang dapat PMN, tapi yang nonPMN juga banyak, dan kinerjanya cukup bagus. Jadi PNM diberikan untuk mendukung program pemerintah bukan untuk bayar utang, 90 persen itu untuk penugasan," sambung Husein.


Husein mengingatkan program penugasan biasanya bersifat jangka panjang. Husein menilai hal ini akan menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi hingga pembukaan lapangan kerja di masa mendatang.

"Contoh JTTS itu jangka panjang yang harus dilakukan, itu efek berganda secara ekonominya akan memberikan benefit lebih baik untuk masyarakat," kata Husein.

DPR Gerindra: Pemberian PMN ke BUMN Saat Ini Berbeda, Lebih Efektif dan Tepat Sasaran

merdeka.com

Gerindra Respons Amin Rais Dukung Presiden Kembali Dipilih MPR: Tidak Gampang
Gerindra Respons Amin Rais Dukung Presiden Kembali Dipilih MPR: Tidak Gampang

Gerindra mengatakan, pembahasan amandemen UUD 1945 masih jauh dan tak mudah mengembalikan kewenangan MPR seperti zaman dulu.

Baca Selengkapnya
Gerindra Tak Bisa Buktikan Pelanggaran, MK Kandaskan Gugatan Pileg DPR di Dapil Papua Tengah
Gerindra Tak Bisa Buktikan Pelanggaran, MK Kandaskan Gugatan Pileg DPR di Dapil Papua Tengah

MK menilai pemohon tidak bisa membuktikan pelanggaran Pileg 2024 di Dapil Papua Tengah.

Baca Selengkapnya
Direktur Pileg: Efek Cak Imin Maju Cawapres, Kursi PKB di DPR Bertambah 23
Direktur Pileg: Efek Cak Imin Maju Cawapres, Kursi PKB di DPR Bertambah 23

Hasil ini diperoleh dari tabulasi internal PKB pada Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Segera Kirim Surpres Pengganti Firli Bahuri ke DPR
Jokowi Segera Kirim Surpres Pengganti Firli Bahuri ke DPR

Firli Bahuri kini sudah menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya
DPR Kritik Putusan MA Batas Usia Calon Kepala Daerah: Hakim Memutuskan di Luar Kewenangan
DPR Kritik Putusan MA Batas Usia Calon Kepala Daerah: Hakim Memutuskan di Luar Kewenangan

DPR menyoroti putusan Mahkamah Agung (MA) soal batas usia calon kepala daerah

Baca Selengkapnya
DPR Belum Terima Surpres RUU Kementerian hingga RUU TNI
DPR Belum Terima Surpres RUU Kementerian hingga RUU TNI

Sembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing-masing atas keempat RUU.

Baca Selengkapnya
DPR Tunda Rapat Evaluasi Pemilu Sampai Mei 2024, Ini Alasannya
DPR Tunda Rapat Evaluasi Pemilu Sampai Mei 2024, Ini Alasannya

Berhubung KPU tidak hadir di rapat hari ini, Komisi II DPR memutuskan untuk menunda rapat.

Baca Selengkapnya
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.

Baca Selengkapnya
DPR Ingin Lembaga BPIP Diperkuat, Modal Utama Mempertahankan NKRI
DPR Ingin Lembaga BPIP Diperkuat, Modal Utama Mempertahankan NKRI

Peran BPIP dipuji saat memaparkan kinerja di Komisi II DPR

Baca Selengkapnya