Fitra sebut Tax Amnesty tak ampuh menambal APBN
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyatakan program Tax Amnesty yang dicanangkan pemerintah tidak sepenuhnya berhasil menambal APBN selama diberlakukan. Terbukti dengan penerimaan negara dari Tax Amnesty belum seperti yang diinginkan pemerintah.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyatakan program Tax Amnesty yang dicanangkan pemerintah tidak sepenuhnya berhasil menambal APBN selama diberlakukan. Terbukti dengan penerimaan negara dari Tax Amnesty belum seperti yang diinginkan pemerintah.
"Tax Amnesty tidak menambal APBN. Namun dibalik itu ada aspek politis selain dari sisi kuantitasnya," ujar Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yenny Sucipto di Kedai Tjikini, Jakarta, Minggu (18/12).
-
Kenapa AFTA dibentuk? Latar belakang pembentukan AFTA bermula dari keinginan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi antar negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
-
Apa itu AFTA? AFTA atau ASEAN Free Trade Area adalah sebuah kesepakatan perdagangan bebas yang dibentuk oleh negara-negara anggota ASEAN.
-
Apa yang diserahkan oleh Kementerian ATR/BPN untuk memastikan kepastian hukum di PLBN? Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hadir memberikan kepastian hukum terhadap PLBN. Pada Kamis (03/08/2023), bertempat di Hotel Mercure Samarinda, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto menyerahkan dua sertifikat untuk PLBN Terpadu yang terletak di Nunukan, Kalimantan Utara.
-
Apa yang dilakukan oleh Menteri ATR/BPN pada awal tahun 2024? Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahanto melantik 10 (sepuluh) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Rabu (7/2).
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Dimana dampak AFTA bisa dirasakan? Dampak AFTA bagi Indonesia adalah terbukanya akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk Indonesia di negara-negara anggota ASEAN.
Yenny mengatakan Tax Amnesty seharusnya lebih menyasar harta wajib pajak yang dibawa keluar negeri (repatriasi) dan tidak hanya mendesak kalangan di dalam negeri. Hal ini ditunjukkan masih banyak harta yang belum dilaporkan dan disimpan di luar negeri.
"Secara operasional harus dibuktikan sejauh mana kelembagaan menjalin kerjasama dengan luar negeri. Pertukaran informasinya seperti apa. Untuk melihat harta yang berada di Luar negeri. Kan begitu," ungkap Yenny.
Yenny berharap jika tahun depan Tax Amnesty masih diberlakukan, kebijakannya harus menyasar pengusaha yang banyak menyimpan harta di luar negeri. Dan Menteri Keuangan sebagai pencetus kebijakan diharapkan melakukan kerja sama yang baik dengan pihak luar supaya memperoleh data yang lebih akurat.
Baca juga:
Awasi penggunaan APBD, Pemprov Kalteng gandeng Fitra
Fitra: ada pengusaha UKM dipaksa ikut Tax Amnesty
Rawan diselewengkan, Fitra tolak dana aspirasi di RAPBN 2017
FITRA: kenaikan gaji DPRD memperlebar defisit anggaran
Rini tak hadir rapat di DPR,FITRA nilai privatisasi 4 BUMN tidak sah
FITRA sebut dana PMN BUMN lebih dinikmati elit partai
Fitra: R-APBN 2017 tak mensejahterakan & potensi tambah utang