Gaji & pensiun PNS habiskan Rp 707 triliun, tapi kinerja lamban
Rasionalisasi PNS dilakukan melalui mekanisme berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja.
Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik KemenPAN RB, Herman Suryatman menjelaskan soal rencana rasionalisasi satu juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dimulai 2017 mendatang. Rasionalisasi menurut Herman bukanlah pemecatan namun penataan jumlah PNS yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kebijakan reformasi birokrasi.
Kebijakan rasionalisasi bukan dilakukan semata untuk mengurangi jumlah pegawai dengan memangkas, melainkan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dan dipetakan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa yang terjadi pada PNS tersebut? Korban atas nama Yosep Pulung tewas usai ditikam Orang Tak Dikenal (OTK) di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Kamis (4/4) kemarin.
-
Di mana PNS itu ditikam? Peristiwa itu terjadi kira-kira pukul 09.28 WIT di Jalan Dekai- Sarendala, Kabupaten Yahukimo.
-
Apa yang dilakukan Pertamina untuk mendukung Kemandirian Ekonomi Nasional? Nicke Widyawati menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan untuk Kategori Kemandirian Ekonomi yang diberikan kepadanya Menurutnya, kemandirian ekonomi tidak terlepas dari kemandirian energi, karena energi adalah katalis untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara.
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana untuk memberantas KKN di Indonesia? Maka, pidato saya begitu terpilih, saya kumpulkan ASN saya, bapak ibu, mulai hari ini tidak ada korupsi, mulai hari ini tidak ada gratifikasi. Mulai hari ini tidak ada jual beli jabatan. Mulai hari ini tidak ada sogok sogokan,” jelas dia.
Menurut Herman, kebijakan ini perlu dilakukan karena belanja pegawai dan pensiunan PNS pada APBN dan APBD tahun 2015 mencapai Rp 707 triliun dari total belanja sebesar Rp 2.093 triliun atau 33,8 persen.
"Ini lebih besar dari belanja modal dan belanja barang jasa. Belanja pegawai dan pensiun/BPP ini, setiap tahunnya cenderung terus meningkat," kata Herman dalam keterangannya kepada merdeka.com di Jakarta, Jumat (3/6).
Sementara itu menurut Herman, kinerja aparatur birokrasi cenderung lamban, disiplin rendah, serta kurang kompetitif di era globalisasi yang sejatinya membutuhkan aparatur berdaya saing tinggi.
Selain itu, belanja pegawai pemerintah kabupaten/kota saat ini rata-rata lebih besar dari belanja publik. Ada sekitar 244 kabupaten/kota yang belanja pegawainya di atas 50 persen.
"Karena itu untuk memperbaiki perimbangan belanja pemerintah, khususnya pemerintah daerah, agar memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk belanja publik, alokasi belanja pegawai seyogyanya diturunkan sebesar 5 persen menjadi dikisaran 28 persen. Penurunan belanja pegawai tersebut diproyeksikan setara dengan rasionalisasi sekitar satu juta PNS," jelas Herman.
Herman menegaskan, angka satu juta tersebut adalah proyeksi berdasarkan asumsi penurunan belanja pegawai, adapun jumlah PNS yang nantinya akan di rasionalisasi tergantung pada hasil pemetaan PNS yang akan dilaksanakan pada tahun 2016.
"Percepatan penataan PNS merupakan kelanjutan dari inventarisasi kembali PNS melalui PU-PNS, serta analisis jabatan dan beban kerja yang di input melalui e-formasi pada tahun 2015."
Baca juga:
Kemenpan RB sebut rasionalisasi PNS bukan berarti pemecatan
Masih wacana, Jokowi belum dilaporkan soal PHK satu juta PNS
'Pengurangan satu juta PNS jangan timbulkan permasalahan hukum'
Rencana Menteri Yuddy pangkas 1 juta PNS dikecam DPRD Bali
Istana: Pengurangan 1 juta PNS masih sebatas wacana Kemenpan RB
Kabar terbaru, THR PNS cair bulan ini dan gaji ke-13 di Juli
DPR sebut rencana pemerintah pecat 1 juta PNS timbulkan masalah baru