Gandeng Polri, BKPM tingkatkan keamanan investasi di Indonesia
Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan Pedoman kerja ini merupakan tindak lanjut atas penandatanganan Nota Kesepahaman antara BKPM dengan Polri pada tanggal 22 Februari 2016 lalu. Diharapkan hal ini mampu mengidentifikasi permasalahan dan kendala gangguan keamanan yang dihadapi investor maupun calon investor.
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerja sama dengan Polri guna menjaga keamanan sekaligus menggairahkan iklim investasi di Tanah Air. Hal ini tercantum dalam pedoman kerja tentang Koordinasi Perlindungan dan Keamanan Bagi Dunia Usaha untuk Mendukung Kegiatan Investasi di Indonesia.
Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan Pedoman kerja ini merupakan tindak lanjut atas penandatanganan Nota Kesepahaman antara BKPM dengan Polri pada tanggal 22 Februari 2016 lalu. Diharapkan hal ini mampu mengidentifikasi permasalahan dan kendala gangguan keamanan yang dihadapi investor maupun calon investor serta saling bekerjasama dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Apa yang diharapkan dari kolaborasi KPK dan Polri ini? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi “Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,” tambah Sahroni.
-
Bagaimana BRImo membantu nasabah berinvestasi? Nasabah juga kini semakin mudah berinvestasi melalui BRImo. Kini Anda dapat melakukan pembelian emas, surat berharga, dana pensiun, hingga pembukaan deposito hanya dari smartphone.
-
Apa yang dimaksud dengan PBI BPJS? PBI BPJS merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk menanggung biaya iuran BPJS Kesehatan bagi individu atau kelompok yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
-
Bagaimana Polri meningkatkan kepercayaan publik? Sebelumya Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan, bahwa kepercayaan publik terhadap Polri meningkat karena transformasi Polri melalui program Presisi (prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan) yang digagas oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
-
Kenapa BRI mendukung UMKM? Koordinator Rumah BUMN BRI Yogyakarta S. Condro Rini (34) sangat menyadari bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, mendorong pelaku UMKM untuk terus maju dan berkembang salah satunya lewat Rumah BUMN, merupakan pekerjaan besar dan mulia.
"Di saat pertumbuhan ekonomi yang tidak menentu, direct investment merupakan instrumen yang paling penting yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama peningkatan pendapatan Negara maupun Produk Domestik Bruto. Para investor, tentunya sangat mengharapkan agar jaminan keamanan berinvestasi di Indonesia dapat benar-benar terwujud," kata Thomas melalui keterangan resminya di Jakarta, Senin (19/9).
Dia menambahkan, hanya 34 proyek yang difasilitasi oleh BKPM dengan nilai mencapai Rp 145 triliun. Padahal, masih ada 95 proyek yang mengalami kendala dalam merealisasikan investasinya dengan nilai mencapai Rp 487 triliun.
Selain itu, BKPM akan terus memantau investasi yang sudah mendapatkan Izin Prinsip Penanaman Modal dengan rencana investasi sebesar Rp 1.360,7 triliun untuk periode Januari – Juli 2016. Termasuk mengenai gangguan keamanan dalam merealisasikan investasi tersebut.
"Dengan terjalinnya kerja sama dan koordinasi antara BKPM dan Polri yang lebih erat, diharapkan target realisasi investasi PMDN dan PMA Tahun 2016 sebesar Rp 594,8 triliun dan Tahun 2017 sebesar Rp 631,5 triliun akan dapat tercapai," imbuhnya.
Kapolri, Jenderal Tito Karnavian menambahkan, peran Kepolisian sangat penting untuk jaminan keamanan dan kepastian hukum, pada kawasan industri, terutama pada kawasan-kawasan industri yang dinyatakan obyek vital seperti Jababeka, Cikarang.
"Ada 14 obyek vital diberikan pengamanan khusus, ini tidak boleh ada unjuk rasa karena sudah ada di Undang-Undang, dimana tidak boleh obyek vital terdapat unjuk rasa," kata Tito di gedung BKPM.
Dengan terciptanya keamanan bagi setiap investor dalam negeri maupun luar negeri, kata Tito, maka hal ini sejalan dengan langkah BKPM dalam mempromosikan Indonesia kepada investor asing.
"Kami mau juga menjaga agar investor yang sudah ada jangan beralih ke negara lain karena semua negara berkompetisi untuk menarik investor, jadi kami mendukung untuk menciptakan iklim yang sehat bagi dunia investor di Indonesia," papar Tito.
Dalam kerja sama BKPM dan Polri, hadir juga 10 Kapolda seperti Kapolda Jawa Timur, Kapolda Jawa Tengah, Kapolda Banten, Kapolda Metro Jaya, Kapolda Sumatera Utara, Kapolda Sumatera Selatan, Kapolda Jawa Barat, Kapolda Kalimantan Timur, Kapolda Sulawesi Selanan, dan Kapolda Kepulauan Riau.
Baca juga:
Bos BKPM: Inggris juga 'ngos-ngosan' kejar pajak Google
Polri-BKPM berkomitmen mendorong jaminan keamanan investasi
Ingin perbaiki pelayanan BKPM, Thomas Lembong kunjungi KPK
BKPM undang Taiwan garap potensi kekayaan laut Indonesia
Bos BKPM soal investasi: Vietnam saingan utama Indonesia di Asia
Bos BKPM: Pencopotan Arcandra tak ganggu investasi sektor energi
BKPM