Garap Proyek Strategis Nasional, Kerja Sama Pertamina & Penegak Hukum Perlu Dilakukan
Kerja sama yang dilakukan Pertamina dengan lembaga penegak hukum memang diperlukan, termasuk di antaranya untuk mendampingi Pertamina dalam melaksanakan berbagai proyek strategis nasional.
Kerja sama antara Pertamina dan lembaga penegak hukum dinilai sebagai langkah strategis dan sangat tepat dalam mendukung tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dalam BUMN tersebut.
Menurut pengamat migas dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta Fahmy, kerja sama yang dilakukan Pertamina dengan lembaga penegak hukum memang diperlukan, termasuk di antaranya untuk mendampingi Pertamina dalam melaksanakan berbagai proyek strategis nasional.
-
Mengapa Pertamina melakukan kegiatan ini? Pertamina sebagai BUMN yang bergerak di bidang energi, tidak hanya terus berupaya menyediakan energi di seluruh wilayah negeri. Akan tetapi, juga memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam rangka mendukung capaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk menuju kemandirian masyarakat.
-
Bagaimana Pertamina ingin membangun energi berkelanjutan? Dalam mewujudkan NZE 2060, imbuh Nicke, strategi Pertamina yang paling utama adalah bagaimana kita membangun atau memiliki sustainable energy. Sustainable artinya adalah semua material dan bahan bakunya dimiliki Indonesia, suplainya harus ada dan kemudian kita memiliki kemampuan untuk mengolahnya menjadi energi yang lebih baik.
-
Apa yang menjadi fokus utama Pertamina Patra Niaga di Indonesia Timur? Demi mewujudkan availability, accessibility, affordability, acceptability, dan sustainability yang lebih baik dan efisien bagi masyarakat di Indonesia Timur, Pertamina Patra Niaga terus mempercepat proses penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan tanki BBM di Maumere, Nusa Tenggara Timur dan dua (2) tanki LPG di Bima, Nusa Tenggara Barat dan Tenau, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
-
Apa peran utama Pertamina dalam membangun ketahanan energi di Indonesia? Pertamina berperan dalam menjaga ketahanan energi nasional sekaligus menjadi pemimpin dalam transisi energi, guna mendukung pencapaian target net zero emission (NZE) Indonesia.
-
Apa yang diluncurkan Pertamina di Indonesia Sustainability Forum? Pertamina secara resmi meluncurkan Sustainability Academy dan Sustainability Center pertama di Asia untuk skala perusahaan migas dalam gelaran Indonesia Sustainability Forum (ISF) di Park Hyatt Hotel, Jakarta Kamis, (7/9).
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
"Pendampingan itu, merupakan upaya Pertamina dalam mewujudkan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas," ujarnya di Jakarta, Rabu (27/1).
Meskipun demikian, lanjut mantan anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas itu, kerjasama tersebut tetap harus dibarengi upaya lain. Pertama adalah dengan perbaikan tata kelola. Kedua, dengan memperbaiki tata cara pengambilan keputusan.
"Jadi selain kerjasama dengan KPK dan Kejaksaan Agung, misalnya, kedua upaya tersebut juga tetap dibutuhkan agar BUMN tersebut bisa benar-benar memerangi mafia migas," katanya
Dalam pandangan dia, upaya yang komprehensif tersebut bisa membuat Pertamina sangat transparan, jika dilakukan konsisten, akan membuat tata kelola perusahaan sangat baik, sangat terbuka sehingga semua orang bisa melihat.
Gandeng KPK Hingga PPATK
Sebelumnya, Pertamina menggandeng sejumlah lembaga penegak hukum untuk mengawal berbagai proyek strategisnya. Inisiatif kerja sama dilakukan Pertamina dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kejaksaan Agung RI.
Kerja sama tersebut, merupakan bentuk penerapan GCG dan komitmen Pertamina dalam meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif, dan meningkatkan kepercayaan dan pelayanan publik.
Berkat dukungan KPK pula, Pertamina juga berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara atas aset senilai Rp 9,5 triliun yang berlokasi di Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat.
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)