Gelar halal bihalal, BI-OJK perkuat komitmen jaga stabilitas ekonomi
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perrry Warjiyo mengatakan, dalam halal bihalal kali ini ada yang tampak sedikit berbeda dari konsep pada tahun sebelumnya. Di mana pelaksanaannya kali ini digelar secara bersamaan sebagai komitmen BI dan OJK dalam memperkuat stabilitas ekonomi dalam negeri.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perrry Warjiyo mengatakan, dalam halal bihalal kali ini ada yang tampak sedikit berbeda dari konsep pada tahun sebelumnya. Di mana pelaksanaannya kali ini digelar secara bersamaan sebagai komitmen BI dan OJK dalam memperkuat stabilitas ekonomi dalam negeri.
"Terima kasih atas kehadirannya pagi ini acara halal bihalal, Anda lihat satu perbedaan pokok yakni digabung BI dan OJK bersama digabung menandakan komitmen bersama perkuat kerja sama antara kedua institusi tidak ada masalah dalam pelaksanaan tugas seperti pengawasan makroprudensial," ujar Perry usai melakukan halal bihalal di Kantornya, Jakarta, Jumat (22/6).
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Bagaimana OJK menilai stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Bagaimana Bank Indonesia memperkuat ketahanan eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? "Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas dia.
-
Mengapa OJK menyatakan sektor jasa keuangan Indonesia stabil? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Bagaimana OJK mendorong pengembangan perbankan syariah? Berbagai kebijakan dikeluarkan OJK untuk mendorong pengembangan perbankan syariah bersama stakeholders terkait beberapa inisiatif seperti: Mulai dari perbaikan struktur industri perbankan syariah yang dilakukan melalui konsolidasi maupun spin-off unit usaha syariah (UUS). Lalu penguatan karakteristik perbankan syariah yang dapat lebih menonjolkan inovasi model bisnis yang lebih rasional, serta pendekatan kepada nasabah yang lebih humanis; Pengembangan produk yang unik dan menonjolkan kekhasan bank Syariah, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat untuk meningkatkan competitiveness perbankan syariah. Lalu, peningkatan peran bank syariah sebagai katalisator ekosistem ekonomi syariah agar segala aktivitas ekonomi syariah, termasuk industri halal agar dapat dilayani dengan optimal oleh perbankan syariah; dan Kelima, peningkatan peran bank syariah pada dampak sosial melalui optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam untuk meningkatkan social value bank syariah.
Dalam kesempatan ini, Perry juga mengungkapkan rasa syukurnya kepada seluruh perbankan dan lembaga keuangan yang hadir. "Dan Alhamdulillah banyak yang datang. Kami juga ucapkan terima kasih terhadap pihak perbankan dan lembaga yang selalu mendukung," imbuhnya.
Seperti diketahui, dalam prosesi halal bihalal yang digelar BI dan OJK kali ini sejumlah pejabat juga tampak terlihat seperti mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Mari Elka Pangestu, Anggota Badan Supervisi BI Tony Prasetiantono, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio dan juga Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu serta Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno.
Selain itu juga dihadiri oleh segenap Dewan Gubernur BI dan Dewan Komisioner OJK, seperti Gubernur BI Perry Warjiyo, Deputi Gubernur BI Sugeng, dan juga Deputi Gubernur BI Rosmaya Hadi. Kemudian Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Wakil Ketua Dewan Komisioner Nurhaida, dan juga Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana.
Kemudian ada juga Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen, Anggota Dewan Komisioner Ahmad Hidayat, serta Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi serta Perlindungan Konsumen Tirta Segara.
Baca juga:
Sandiaga Uno apresiasi BI dan OJK stabilkan harga pangan
Ganggu pasar modal, suku bunga BI dikhawatirkan naik lagi
Sejumlah pejabat negara hadir di halal bihalal Bank Indonesia
BI akan musnahkan uang berstempel ganti presiden 2019 dan Prabowo
BI catat utang asing Indonesia April 2018 USD 356 M, tumbuh 7,6 persen