Zulkifli Hasan memastikan pemerintah tidak membual untuk memajukan UMKM.
Dia mengklaim penyerahan ini sebagai wujud dukungan pemerintah untuk memajukan industri kecil di Indonesia yang memiliki daya saing tinggi
Zulhas menuturkan UMKM, berkontribusi besar sebanyak 61 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan hampir 90 persen tenaga kerja di Indonesia berada di sektor UMKM.
"Walaupun kadang-kadang UMKM kadang-kadang tidak mudah untuk mendapat dukungan. Tetapi saudara-saudara perlu kita sadari dimanapun di seluruh dunia, tidak akan menjadi negara maju negara itu kalau UMKMnya tidak maju. Itu, itu kuncinya," jelasnya.
Menurut Zulhas jika Indonesia ingin maju, kuncinya adalah UMKM, oleh sebuah itu pemerintah ingin memajukan UMKM, dan tidak sebatas membual, sehingga produk UMKM memiliki nilai tambah.
"Kalau mau maju memang kata kuncinya adalah UMKM. Oleh karena itu pemerintah ingin memajukan UMKM bukan basa basi, tapi memang sungguh-sungguh, walaupun tidak mudah. Karena harus kedua belah pihak. Kalau pemerintah saja, UMKM-nya tidak, ya nggak bisa," ucap Zulhas.
Ia pun mengaku UMKM tidak mudah mendapatkan dukungan. Begitupun di seluruh dunia, suatu negara tidak akan menjadi negara maju negara kalau UMKM- nya tidak maju, ini berlaku di Jepang, Eropa maupun Amerika Serikat (AS). Sehingga diperlukan dukungan dan kontribusi yang kuat antar pemerintah dan pelaku UMKM.
"Walaupun kadang-kadang UMKM kadang-kadang tidak mudah untuk mendapat dukungan. Tetapi saudara-saudara perlu kita sadari dimanapun di seluruh dunia, tidak akan menjadi negara maju negara itu kalau UMKMnya tidak maju. Itu, itu kuncinya," terang Zulhas.
"Mau di barat, mau di timur, mau di Tiongkok, mau di Jepang, mau di Amerika, mau di Eropa, kata kuncinya adalah UMKM. Tidak bisa konglomerasi. Jadi kalau negara itu akan maju, dia perlu partisipasi luas," pungkasnya.
Oleh karena itu, menurutnya sertifikasi halal pada produk UMKM di Indonesia sangatlah penting.
Baca Selengkapnya
Pelaku UMKM memiliki tenggat waktu hingga Oktober 2026 untuk memproses sertifikat halal pada produk usahanya.
Baca Selengkapnya
Menurut Zulhas, kebijakan ini diterapkan demi konsumen di Indonesia. Mereka berhak mendapatkan produk yang tidak hanya halal, tetapi juga aman dan sehat.
Baca Selengkapnya
Riza menilai, yang harusnya menjadi hal penting di pemerintah yaitu terus fokus mengawal dan mendorong produktivitas UMKM.
Baca Selengkapnya
Sanksi tersebut diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2021.
Baca Selengkapnya
Dia tidak yakin UMKM bisa memiliki sertifikat halal hingga 17 Oktober 2024. Karena saat ini hanya bisa disertifikasi dakam setahun 200 produk.
Baca Selengkapnya
Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak kedua di dunia dengan 86,7% populasi beragama muslim.
Baca Selengkapnya
Pemerintah mewajibkan PKL dan UMKM memiliki sertifikat halal
Baca Selengkapnya
Kumpulan langkah dan cara membuat sertifikasi halal cepat dan mudah.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi