Genjot kinerja ekonomi RI, Menteri Yuddy hapus jam istirahat PNS

PNS yang bertugas dalam pelayanan publik bidang ekonomi dilarang Menteri Yuddy untuk beristirahat kerja.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Yuddy Chrisnandi berjanji terus memperbaiki masalah pelayanan publik yang bersinggungan dengan masalah ekonomi. Pasalnya, Indonesia butuh banyak investasi guna menggairahkan perekonomian.

Adapun salah satu cara yang digunakan Menteri Yuddy, dengan menghapus sistem istirahat para pegawai layanan publik di lembaga pemerintahan yang berhubungan dengan perekonomian. Setidaknya, sudah 80 persen layanan publik kementerian tidak ada jam istirahat.

"Kalau dalam masalah ekonomi, inefisiensi birokrasi kan harus dipangkas. Yang dikerjakan Menteri PAN-RB itu kan dalam ekonomi mendukung salah satu memperbaiki layanan langsung yang terlibat masalah ekonomi, seperti lembaga perizinan, misalnya BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)," kata Menteri Yuddy di Bandung, Sabtu (12/9).

Menurut Yuddy, seharusnya pertumbuhan Indonesia pada semester II-2015 mampu mencapai 5 persen. Sebab, masih ada belanja negara sebesar Rp 500 triliun belum bisa dicairkan.

Menteri Yuddy juga mengklaim diperintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendorong penyerapan anggaran kementerian lain. Penghapusan jam istirahat inilah menjadi kebijakan yang bisa dilakukannya. "Jadi Menteri PAN-RB diminta presiden untuk mendorong penyerapan anggaran," terangnya.

Sebelumnya, Direktur Sustainable Development Indonesia, Drajad Wibowo menjelaskan, untuk menarik investor menanamkan modalnya, pemerintah tidak cukup menerapkan kebijakan insentif pajak. Pemerintah juga harus memangkas birokrasi yang selama ini membuat investor kesulitan.

Dia meminta agar Menteri Yuddy membereskan masalah birokrasi selama ini. "Pemerintah harus benar-benar probisnis, membuat orang nyaman berproduksi di Indonesia. Kita semua sudah tahu hambatannya, tolong pangkas," kata Drajad saat diskusi di Jakarta, Sabtu (29/8).