Gubernur OPEC RI: Harus ada landasan hukum pungutan penjualan BBM
"Ini dibutuhkan agar pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) bisa segera terlaksana."
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang menggodok payung hukum pungutan penjualan BBM atau Dana Ketahanan Energi (DKE). Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, pemerintah sedang berencana meningkatkan kekuatan hukum DKE dari berbentuk Peraturan Presiden (Perpres) menjadi Peraturan Pemerintah (PP).
Gubernur OPEC dari Indonesia, Widhyawan Prawiraatmadja menegaskan, payung hukum DKE memang sangat dibutuhkan agar pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) bisa segera terlaksana.
-
Apa peran utama Pertamina dalam membangun ketahanan energi di Indonesia? Pertamina berperan dalam menjaga ketahanan energi nasional sekaligus menjadi pemimpin dalam transisi energi, guna mendukung pencapaian target net zero emission (NZE) Indonesia.
-
Di mana program 'Desa Energi Berdikari' Pertamina diresmikan? Program Desa Energi Berdikari Kalijaran yang berbasis pada pengelolaan integrated farming berbasis Energi Baru dan Terbarukan di area persawahan Desa Kalijaran, Kecamatan Maos, Cilacap diresmikan langsung oleh Direktur Utama KPI, Taufik Aditiyawarman, didampingi VP CSR & SMEPP Management Pertamina, Fajriyah Usman, bersama Kepala Dinas Pertanian Cilacap, Susilan didampingi subholding Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) pada Kamis (2/11/2023).
-
Bagaimana Pertamina Patra Niaga meningkatkan ketahanan energi di Indonesia Timur? Beroperasinya tanki BBM dan LPG ini juga dapat menjaga ketahanan energi di daerah tersebut. Tanki LPG Wayame dan Jayapura misalkan, kedua tanki LPG ini meningkatkan ketahanan energi LPG sekitar 8-13 hari.
-
Siapa yang meresmikan program 'Desa Energi Berdikari' Kalijaran? Program Desa Energi Berdikari Kalijaran yang berbasis pada pengelolaan integrated farming berbasis Energi Baru dan Terbarukan di area persawahan Desa Kalijaran, Kecamatan Maos, Cilacap diresmikan langsung oleh Direktur Utama KPI, Taufik Aditiyawarman, didampingi VP CSR & SMEPP Management Pertamina, Fajriyah Usman, bersama Kepala Dinas Pertanian Cilacap, Susilan didampingi subholding Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) pada Kamis (2/11/2023).
-
Di mana program Sekolah Energi Berdikari Pertamina dilaksanakan? Edukasi Generasi Muda Peduli Lingkungan Melalui Sekolah Energi Berdikari di Semarang Peran generasi muda bagi keberlanjutan masa depan bumi harus dipupuk sejak dini.
-
Apa yang dirayakan di Hari Kemerdekaan Energi Sedunia? Tepat pada hari ini, menarik untuk dibahas lebih jauh tentang bagaimana sejarah dibentuknya peringatan Hari Kemerdekaan Energi Sedunia. Tentu, peringatan ini juga memiliki berbagai macam tujuan penting yang ingin dicapai tentang terbatasnya energi fosil.
"DKE ini harus ada landasan hukum yang pas. Harus konsultasi dengan seluruh pihak dan dengan parlemen, khususnya Komisi VII DPR RI. DKE ini saya rasa baik karena bisa mendorong bagaimana pengembangan EBT," kata Widhyawan, dalam Indonesia Summit 2016, di Hotel Shangrila, Jakarta, Kamis (25/2).
Lebih lanjut Widhyawan menjelaskan, payung hukum DKE bukan soal legalisasi pungutan DKE, melainkan lebih kepada menjaga kestabilan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan transisi dari penggunaan energi dari fosil ke EBT.
"Memang harus ada PP atau Perpres. Khusus kelengkapan ini bukan soal legalitas pungutan. Bukan. Tapi, ada kebutuhan menjaga kestabilan harga BBM sehingga kita bisa lakukan adjustmen yang tidak tinggi. Selain itu, transisi ketergantungan fosil kepada EBT yang seharusnya jadi tujuan bersama," tuturnya.
Widhyawan menambahkan, berdasarkan kondisi saat ini, tidak ada yang bisa menjamin harga minyak tetap rendah. Untuk itu, perlu antisipasi berupa ketersediaan sumber energi lain yang lebih bersih dan relatif murah.
"Ada gap memang energi dari fosil dengan biaya menggunakan EBT. Tapi, minyak dunia siapa yang bisa jamin tidak lagi di level USD 100. Nah, EBT harus distabilkan. Ini bukan sebagai subsidi tapi sebagai investasi yang baik di masa depan," tutupnya.
Baca juga:
Diprotes rakyat, pungutan DKE penjualan Premium dipastikan batal
Menteri ESDM yakin persoalan dana ketahanan energi tuntas tahun ini
Penurunan harga BBM tak ditanggapi antusias masyarakat
Genjot energi terbarukan, pemerintah butuh Rp 1.600 triliun
Ini penjelasan lengkap ide dana ketahanan energi dari pungutan BBM
Ini daftar harga BBM baru tanpa ada pungutan dana ketahanan energi
Dana pungutan ditunda, harga BBM per 5 Januari lebih murah