Hatta: MEA tak bikin tukang cukur Vietnam kerja di Indonesia

Rata-rata negara ASEAN baru mencapai kesiapan 78 persen untuk menjalankan pasar bebas ASEAN tersebut.

2014-02-18 15:08:14

Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau pasar bebas ASEAN tinggal hitungan bulan. Pada Desember 2015, liberalisasi barang dan jasa kawasan ini berlaku efektif.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengaku banyak mendapat pertanyaan dari masyarakat mengenai liberalisasi pasar tenaga kerja. Banyak orang khawatir nantinya buruh murah dari negara ASEAN membanjiri Indonesia.

Hatta menepis kekhawatiran itu, karena yang masuk hanyalah tenaga kerja terampil (skilled labour). "Saya sering ditanya, pak apakah tukang cukur Vietnam nanti akan kerja  di sini? Tentu tidak. Maksudnya adalah investasi di Indonesia, bisa mengambil tenaga kerja dari kawasan," ujarnya di Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta, Selasa (18/2).

Kendati demikian, mantan menteri perhubungan ini membenarkan bahwa ada bahaya mengintai dari liberalisasi pasar tenaga kerja tersebut. Alasannya, banyak posisi yang membutuhkan sertifikat internasional, misalnya tenaga konstruksi, operator alat berat, dan lain sebagainya.

Untuk itu, supaya Indonesia diuntungkan, akan lebih baik bila pemerintah mengupayakan agar negara ini menjadi basis produksi untuk ekspor. Sehingga walaupun nantinya tenaga kerja asing masuk, tapi manfaat perekonomian dalam negeri lebih besar.

"Maka ekonomi kita harus berkualitas agar kapital itu terbang ke sini. Arah kita adalah ekonomi berbasis nilai tambah," kata Hatta.

Saat ini, rata-rata negara ASEAN baru mencapai kesiapan 78 persen untuk menjalankan MEA. Hatta mengklaim Indonesia sudah siap menghadapi era liberalisasi kawasan itu, walau belum sebaik Singapura. "Kita sudah sejajar dengan Malaysia, sedangkan Laos, Vietnam, masih di bawah kita," tandasnya.

Isu liberalisasi arus tenaga kerja terlatih ini jadi perhatian Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Jumlah tenaga kerja yang kurang terdidik di Indonesia masih tinggi yakni mereka yang berpendidikan di bawah SD dan SMP mencapai 68,27 persen atau 74.873.270 jiwa dari jumlah penduduk yang bekerja sekitar 110.808.154 jiwa.

Ini menyebabkan masih rendahnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja dalam negeri. Kadin khawatir, nantinya buruh Indonesia akan tersisih, kalah bersaing dengan tenaga kerja terampil asal negeri jiran.

Kekhawatiran itu juga disuarakan oleh Staf pengajar Lemhanas Timotius Harsono. Jika pemerintah tak rajin memberi pelatihan dengan sertifikat internasional, maka pekerja asing akan diuntungkan dan merebut jatah penduduk Indonesia.

"Kan yang dibebaskan bukan TKI, tapi tenaga profesi perawat, guru, petugas pengoperasian traktor, untuk itu kita harus menyiapkan sumber daya yang cukup, sehingga kalau orang-orang punya sertifikat mereka bisa bekerja. Kalau enggak pengusaha di era MEA ambil orang Filipina, Malaysia, kita hanya jadi penonton," kata Timotius.

(mdk/idr)