Holding BUMN jasa klasifikasi ditarget terbentuk awal 2017
Holding BUMN jasa klasifikasi ditarget terbentuk awal 2017. Holding BUMN ini akan menyatukan PT BKI, PT Sucofindo, dan PT Surveyor Indonesia. Saat ini proses pembentukan holding sudah menyepakati penetapan BKI sebagai induk dari PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia.
Direktur Utama PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Rudiyanto mengatakan holding badan usaha milik negara (BUMN) bidang jasa klasifikasi, inspeksi, pengujian dan sertifikasi ditargetkan terbentuk pada awal 2017. Holding BUMN ini akan menyatukan PT BKI, PT Sucofindo, dan PT Surveyor Indonesia.
"Kita diperintahkan awal tahun sudah terbentuk," kata Rudiyanto usai acara Majelis BKI seperti dikutip dari Antara, Jakarta, Rabu (12/10).
Dia menjelaskan saat ini proses pembentukan holding sudah menyepakati penetapan BKI sebagai induk dari PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia. "Saat ini sudah dalam tahap kita menyewa konsultan untuk melihat konstruksi portfolio yang ada di masing-masing perusahaan," kata dia.
Tujuan pembentukan holding jasa klasifikasi, inspeksi, pengujian dan sertifikasi yang bergerak di bidang kemaritiman tersebut dibentuk dalam rangka meningkatkan daya saing di tengah era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Rudiyanto menilai langkah pemerintah dalam membentuk holding BUMN jasa klasifikasi sudah tepat dan seperti yang diterapkan perusahaan di luar negeri.
"Jadi ada (perusahaan) klasifikasi, ada juga pendukungnya yang komersial. Kalau di luar negeri 10-15 persen adalah kegiatan klasifikasi, sisanya adalah kegiatan komersil. Ini sudah dalam bentuk yang benar, trek yang benar," ujar Rudiyanto.
Selain itu, dia juga optimistis pembentukan holding akan memperkuat posisi perusahaan jasa klasifikasi, inspeksi, pengujian, dan sertifikasi dan mengubah konstruksi pasar terhadap persaingan dengan perusahaan klasifikasi asing.
Rudiyanto menyebut dirinya hanya berfokus pada pembentukan holding sementara permasalahan pembahasan dan persetujuan DPR terkait holding diserahkan ke Kementerian BUMN.
Baca juga:
Holding energi dinilai untungkan pemerintah dan pemegang saham PGN
DPR sebut persiapan holding BUMN usulan pemerintah belum matang
Holding BUMN energi dinilai jadi alat cari utang dari luar negeri
Pengamat: Holding BUMN harus jelas jangan grasak-grusuk
Pemerintah harus berantas trader gas sebelum bentuk holding energi
Pemerintah harus transparan soal pembentukan holding BUMN energi
Holding energi dinilai bakal untungkan konsumen industri
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Bagaimana Kementerian BUMN meningkatkan daya saing BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Kapan Rumah BUMN BRI Yogyakarta berdiri? Rumah BUMN BRI tersebut sudah berdiri sejak 2017 dan tercatat sudah ada ribuan pelaku UMKM di wilayah tersebut yang dibina dengan berbagai pelatihan maupun pendampingan agar mampu konsisten meningkatkan kapabilitas usahanya.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana BUMN mendorong kebangkitan pariwisata di Indonesia melalui KEK Sanur? Dirinya menambahkan, KEK Sanur menjadi tonggak sejarah dan milestone bagi destinasi wisata berkelanjutan bertaraf internasional yang dapat mendorong kebangkitan ekosistem pariwisata dan perekonomian di Indonesia.
-
Kapan Tanri Abeng menjabat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN? Selanjutnya pada tahun 1998 ia ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dan dilanjutkan dengan jabatan yang sama di Kabinet Reformasi Pembangunan pimpinan Presiden Habibie.