INDEF Nilai 'Serangan' Menteri Pencetak Utang Oleh Prabowo Tak Tepat, ini Alasannya

Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, menanggapi pernyataan Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto yang menyinggung soal penyebutan menteri keuangan menjadi menteri pencetak utang. Menurutnya, pernyataan tersebut sangat personal dan tidak tepat dilontarkan.

2019-01-28 16:11:52

Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, menanggapi pernyataan Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto yang menyinggung soal penyebutan menteri keuangan menjadi menteri pencetak utang. Menurutnya, pernyataan tersebut sangat personal dan tidak tepat dilontarkan Prabowo.

"Itu saya kira terlalu personal, kalau Menteri Keuangan sebagai Menteri Pencetak Utang, itu terlalu personal. Kan Menteri Kuangan juga di bawah koodinasi Menteri Koordinator Perekonomian dan Presiden (Jokowi)," kata Bhima, dalam acara diskusi Forum Tebet, Ekonomi Indonesia Pasca Pemilu Presiden 2019, di Jakarta, Senin (28/1).

Bhima mengatakan, persoalan utang sendiri sebetulnya sudah ada sejak presiden pertama. Dengan demikian, kritik mengenai utang mestinya ditujukan pada penempatan fungsi utang yang sudah dilakukan pemerintah saat ini.

"Sejak zaman Soekarno sebenarnya kita memiliki utang tapi dalam bentuk pinjaman. Lebih tepat terjadi lonjakan utang di Sri Mulyani (Menteri Keuangan) tidak produktif. Kritiknya harusnya lebih ke situ. Itu jadi sangat-sangat personal," jelasnya.

Bhima menjelaskan, beda zaman Presiden Soeharto dengan Jokowi saat ini adalah bukan tentang rasio utangnya. Akan tetapi lebih kepada struktural. Yakni, zaman Soeharto, utang lebih banyak didominasi instrumen pinjaman melalui bilateral dan multilateral.

Sementara di era sekarang, pemerintah dinilai lebih menekankan melalui surat berharga negara (SBN). "Era sekarang getol sekali keluarkan surat berharga dan otomatis harus dibayar dengan bunga paling mahal se-Asia 8 persen. dibandingkan negara Asia, kita paling mahal. Ini tidak enak," katanya.

Sehingga langkah yang harus dilakukan pemerintah saat ini, kata Bhima, adalah bukan berarti harus menghentikan utangnya. Namun, mengurangi porsi surat berharga dan lebih banyak diterbitkan dalam bentuk pinjaman bilateral, karena bunganya dinilai cukup rendah.

Sebelumnya, Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto sangat prihatin dengan jumlah utang Indonesia yang saat ini jumlahnya cukup besar. Hal itu dia sampaikan saat melakukan orasi kebangsaan di depan massa pendukung dari Alumni Perguruan Tinggi seluruh Indonesia.

Dengan banyaknya utang, dia menyindir nama Menteri Keuangan untuk diganti nama menjadi Menteri Pencetak utang. "Ini kalau ibarat penyakit, saya katakan stadium sudah cukup lanjut, sudah lumayan parah. Utang menumpuk terus, kalau menurut saya, jangan disebut lagi lah ada menteri keuangan," ungkapnya.

"Mungkin (Ganti) menteri pencetak utang. Bangga untuk utang, (tapi) yang suruh bayar orang lain," cetusnya.

Baca juga:
Selama Pemerintahan Jokowi Utang Pemerintah Naik 69 Persen
Indef Sebut Utang Bukan Masalah, Asal Pemerintah Lakukan Hal Ini
Prabowo Sebut Menkeu Diganti Jadi Menteri Pencetak Utang, Ini Kata Kemenkeu
Prabowo: Jangan Disebut Lagi Menteri Keuangan, Tapi Menteri Pencetak Utang
BI Sebut Utang Luar Negeri Indonesia Rp 5.258 Triliun Masih Aman, Ini Alasannya
BI Keluarkan Aturan Baru Soal Pengelolaan Utang Luar Negeri, Ini Isinya
Sri Mulyani Minta Kemenag Bantu Edukasi Masyarakat Soal Utang RI

(mdk/bim)