Indonesia kembali gagal jadi anggota ICAO, ini respons Menhub Budi
"Saya mengapresiasi kerja keras seluruh tim Indonesia karena itu sangat berarti," kata Budi.
Langkah Indonesia masih harus tertahan untuk menjadi anggota Dewan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) Kategori III periode 2016-2019. Sejauh ini, Indonesia sudah gagal lima kali secara berturut-turut, mulai dari Sidang Umum ICAO pada 2001, 2004, 2007, 2010, 2013.
Meski demikian, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memuji dan mengapresiasi perjuangan delegasi Indonesia untuk pemilihan Anggota Dewan Organisasi Penerbangan Sipil internasional (ICAO) Kategori III periode 2016-2019.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Bagaimana upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji rencana perubahan jam kerja di DKI Jakarta yakni masuk pada jam 08.00 WIB dan 10.00 WIB dengan harapan dapat mengurangi kemacetan hingga 50 persen.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Kapan kewenangan penerbangan perintis diambil alih pemerintah pusat? “Sejak ada regulasi itu, kami di provinsi tidak bisa lagi menganggarkan subsidi angkutan udara. Karena tidak ada lagi kewenangannya di kami, TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) juga ketat soal itu,” ungkap Heru kepada Tim Liputan Diskominfo Kaltim.
"Saya mengapresiasi kerja keras seluruh tim Indonesia karena itu sangat berarti," kata Budi seperti ditulis Antara, Rabu (5/10).
Budi mengatakan, bahwa harus tertundanya keterpilihan Indonesia saat ini merupakan bagian dari pelajaran dan hikmah yang harus diperbaiki untuk ke depannya. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota delegasi yang terdiri atas Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, duta besar untuk Kanada, atase perhubungan serta operator terkait.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pesan singkatnya juga menyampaikan pujian setinggi-tingginya kepada delegasi RI dalam menggalang dukungan. "Apresiasi saya sangat tinggi atas kekompakan dan semangat tinggi semua tim yang telah berjuang bagi kepentingan Indonesia," katanya.
Retno mengaku yakin ke depannya akan meraih pencapaian yang tertunda saat ini.
Delegasi Indonesia memohon maaf terutama kepada semua pemangku kepentingan penerbangan sipil di Tanah Air, karena belum bisa merealisasikan harapan bersama agar Indonesia dapat menjadi anggota Dewan ICAO. Indonesia hanya memperoleh 96 suara, sementara untuk menjadi Anggota Dewan ICAO minimal harus mengantongi 125 suara.
Negara yang berhasil terpilih sebagai anggota Dewan ICAO Kategori III periode 2016-2019 adalah Aljazair (151 suara), Cabo Verde (136 suara), Kongo (136 suara), Kuba (160 suara), Ekuador (133 suara), Kenya (159 suara), Malaysia (129 suara), Panama (130 suara), Korea Selatan (146 suara), Tanzania (150 suara), Turki (156 suara), Persatuan Emirat Arab (156 suara), dan Uruguay (133 suara). Hasil tersebut sama persis dengan hasil pada tiga tahun sebelumnya, pada 2013.
Indonesia pernah terpilih menjadi anggota Dewan ICAO Part III sebanyak 12 kali, yaitu pada tahun 1962, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, dan 1998.
Keanggotaan di Dewan ICAO diyakini dapat membawa manfaat bagi kepentingan nasional, antara lain kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan internasional di bidang penerbangan sehingga lebih menguntungkan bagi Indonesia.
ICAO beranggotakan 191 negara dan bekerja berdasarkan konsensus untuk menentukan standar dan rekomendasi praktis (standard and recommended practices/SARPS) serta kebijakan-kebijakan penerbangan sipil guna tercipta penerbangan sipil yang aman, selamat, efisien, dan berkelanjutan secara lingkungan dan ekonomi.
Anggota Dewan ICAO dipilih oleh negara-negara yang hadir pada Sidang ICAO. Pemilihannya dilakukan secara tertutup (secret ballot) dengan sistem pemilihan elektronik, serta ketentuan dukungan minimal sebanyak 50 persen plus satu dari jumlah negara anggota yang memberikan suaranya.
Baca juga:
Enam kali berturut-turut Indonesia gagal jadi anggota ICAO
Pintu perlintasan KA di Pasar Senin resmi ditutup
Ditjen Hubla validasi dokumen keahlian dan pengukuhan pelaut
Filipina sudah, giliran Indonesia tuan rumah Regional Marpolex
GrabCar dan Uber dilarang rekrut pengemudi maupun tentukan tarif