Indonesia ngotot perjuangkan subsidi petani di WTO
Pemerintah mendorong pemberian subsidi bagi petani miskin sebesar 15 persen.
Pertemuan organisasi perdagangan dunia (WTO) di Bali yang akan berlangsung bulan depan, akan kembali membahas kesepakatan KTT WTO di Doha, Qatar tentang pemberian subsidi pertanian di negara berkembang. Selama 12 tahun, kesepakatan mengenai pemberian subsidi bagi petani tidak pernah disetujui.
"Ya ini paket Bali, walaupun 5-10 persen. Kita harapan perdagangan untuk sistem multilateral ke depan," ujar Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/11).
-
Kenapa AFTA dibentuk? Latar belakang pembentukan AFTA bermula dari keinginan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi antar negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
-
Apa tujuan utama pertemuan Menko Airlangga Hartarto dengan perwakilan negara anggota OECD? Pertemuan ini bertujuan untuk mendiseminasikan perkembangan terkini perekonomian Indonesia dan menjaring dukungan bagi proses aksesi Indonesia pada OECD.
-
Apa itu AFTA? AFTA atau ASEAN Free Trade Area adalah sebuah kesepakatan perdagangan bebas yang dibentuk oleh negara-negara anggota ASEAN.
-
Kapan pertemuan Menko Airlangga Hartarto dengan perwakilan negara anggota OECD? Bertempat di Park Hyatt Hotel Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjadi tuan rumah jamuan makan malam bagi 28 perwakilan negara anggota OECD di Indonesia, pada Kamis (24/8).
-
Kenapa Menko Airlangga Hartarto mengundang duta besar negara OECD? Pertemuan ini untuk mendiseminasikan perkembangan terkini perekonomian Indonesia dan menjaring dukungan bagi proses aksesi Indonesia pada OECD.
-
Bagaimana Menko Airlangga Hartarto berencana memperkuat kerja sama ekonomi di KTT G20? “Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
Jika kembali deadlock dan tidak disetujui, maka negara berkembang dan negara miskin harus menghadapi dominasi kekuatan ekonomi negara maju.
"Kita tentunya enggak mau dong berdagang tergantung dengan negara-negara maju saja. Kita mau berdagang dengan negara-negara seluruh dunia," jelasnya.
Sesuai keputusan WTO pada 2005, subsidi pertanian dibolehkan, tapi harus dibatasi. Negara maju maksimal 5 persen, sedangkan negara berkembang dan miskin boleh membantu petaninya hingga 10 persen dari anggaran bidang pertaniannya.
"Dan saya melihat ya mohon maaf ini berhasil kita bisa mengegolkan LDCs, selama 12 tahun enggak pernah berhasil dan ini semangatnya terus pro negara-negara miskin. Dan kita relatif berhasil untuk paket pertanian untuk Tarif Rate Quota dan ekspor competition,"tegasnya.