Indonesia tawarkan Tanjung Lesung pada investor Brunei Darussalam
Rencanaya penawaran untuk berinvestasi ini akan disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi kepada Menteri Luar Negeri Brunei Darussalam, Erywan Yusof, saat kunjungannya ke Jakarta Jumat (20/7) mendatang. Keputusan akhir mengenai investasi nantinya akan tergantung kepada para investor.
Pemerintah Indonesia mencoba melebarkan kerjasama di bidang pariwisata dengan beberapa negara tetangga. Brunei Darussalam menjadi salah satu negara yang dilirik pemerintah agar ikut berinvestasi di sektor tersebut, khususnya di kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung Lesung, Banten.
"Ide itu dibahas oleh Kadin. Jadi Tanjung Lesung di Banten saat ini sedang dibangun infrastrukturnya, kita coba tawarkan kepada Brunei Darussalam untuk ikut berinvestasi mulai dari pembukaan hotel, destinasi wisata, dan sebagainya," kata Direktur Asia Tenggara Kemenlu RI, Denny Abdi, saat ditemui di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta Pusat, Rabu (18/7).
-
Kenapa Kutai Timur membuka peluang investasi di sektor pariwisata? Kabupaten Kutai Timur membuka peluang seluas-luasnya kepada para pengusaha untuk berinvestasi di sektor pariwisata. Kabupaten ini memiliki potensi yang tak kalah indah dari daerah lain di Indonesia.Julukan magic land atau tanah penuh keajaiban bukan isapan jempol.
-
Apa yang ditawarkan oleh Lembang sebagai tempat wisata? Lembang menawarkan keindahan alam menakjubkan dan beragam atraksi wisata yang menarik. Dikelilingi oleh pegunungan yang hijau dan udara yang segar, Lembang menciptakan suasana yang menenangkan dan menyegarkan bagi para pengunjungnya.
-
Bagaimana Desa Wisata Nusa mengembangkan pariwisata? Desa Wisata Nusa berada di Kabupaten Aceh Besar, Aceh bergerak dan mengembangkan desa wisata berbasis masyarakat. Pengunjung bisa berinteraksi langsung dengan penduduk sekitar, bahkan bisa menginap di rumah milik warga.
-
Mengapa Provinsi Sulawesi Utara menjadi magnet investasi bagi investor? Provinsi Sulawesi Utara menjadi magnet investasi bagi seluruh investor yang akan berinvestasi di daerah ini.
-
Bagaimana desa wisata ini dikelola? “Konsep pengembangan desa wisata di Kaduela dikelola secara mandiri dan melibatkan pemberdayaan masyarakat setempat sebagai kunci keberhasilan,” terang Iim
-
Mengapa Desa Lemukih berharap pariwisata berkembang di desanya? "Pengembangan pariwisata ini sangat mengangkat perekonomian Desa Lemukih terutama kepada generasi muda maupun pengusaha," tuturnya.
Rencanaya penawaran untuk berinvestasi ini akan disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi kepada Menteri Luar Negeri Brunei Darussalam, Erywan Yusof, saat kunjungannya ke Jakarta Jumat (20/7) mendatang.
"Karena Brunei Darussalam itu memiliki pendapatan per kapita cukup tinggi, di bawah Singapura dan di atas Malaysia, jadi kita melihat adanya potensi. Selama ini Brunei Darussalam hanya mengandalkan cadangan minyak sebagai sumber pendapatan, tetapi kini mereka mulai melihat sumber pertumbuhan lain seperti di sektor pariwisata," jelas Denny.
"Menlu Retno nanti akan berdialog dan mencoba untuk menawarkan kerjasama di bidang pariwisata. Karena Menlu Erywan datang dengan beberapa pelaku usaha, maka mereka bisa melihat sebesar apa potensi dan peluang yang ada di sini. Ini termasuk penguatan ekonomi untuk negara kita," tambahnya.
Meski demikian, keputusan akhir mengenai investasi nantinya akan tergantung kepada para investor. Sebab pemerintah hanya berusaha memfasilitasi kegiatan seperti business meeting atau pertemuan antar pelaku bisnis saja.
"Aktor utamanya sebenarnya adalah para pengusaha. Kita upayakan business meeting yang nantinya bisa mempertemukan pengusaha dari kedua negara," tandasnya.
Baca juga:
Pertamina pangkas dana investasi sektor hilir hingga 20 persen
Ini alasan Pemda Gorontalo gunakan skema pembiayaan KPBU untuk bangun rumah sakit
LPS: Kenaikan BI Rate sudah mulai diterima pasar
BKPM promosikan proyek KPBU RSUD di Gorontalo Rp 841,8 M ke investor
Indonesia buka peluang kembangkan investasi dengan Bangladesh
Kebijakan satu peta diklaim bisa permudah investor tanamkan modal di RI
Kebijakan satu peta diharapkan bisa dirilis sebelum Agustus 2018