Ini 5 cara anyar Menko Darmin genjot inklusi keuangan Tanah Air
Menurut Darmin, ada lima pilar yang harus dikembangkan untuk memperdalam inklusi keuangan atau pengenalan lembaga keuangan ke masyarakat.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menggelar rapat koordinasi terkait Strategi Nasional Keuangan Inklusif bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Sofyan A. Djalil, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad.
"Dalam rakor, strategi keuangan nasional yang inklusif melibatkan pemerintah, BI, OJK. Tadi itu kita rapat untuk membentuk sekretariatnya dan pokja-pokjanya, karena banyaknya K/L memang kuncinya sekretariat harus buat untuk koordinasinya," kata usai rakor di kantornya, Jakarta, Kamis (3/11).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Bagaimana kondisi ekonomi Indonesia di era Soekarno? Dalam buku berjudul 'Jakarta 1950-1970', seorang dokter bernama Firman Lubis mengutarakan kondisi ekonomi Indonesia saat itu amat kacau. "Inflasi melangit dan menyebabkan nilai rupiah merosot tajam dalam waktu yang relatif singkat. Sebagai gambaran, ongkos naik bus umum yang pada tahun 1962 masih Rp1 berubah menjadi Rp1000 pada tahun 65,"
-
Bagaimana cara Jepang mengelola keuangan di Indonesia? Gedung Departement of Finance dijadikan tempat untuk melakukan aktivitas keuangan sehari-hari. Gedung ini juga menjadi tempat pengelolaan keuangan dan pemutusan kebijakan ekonomi oleh Jepang.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system.
Menurut Darmin, ada lima pilar yang harus dikembangkan untuk memperdalam inklusi keuangan atau pengenalan lembaga keuangan ke masyarakat. pertama adalah masalah edukasi yang perannya akan diambil oleh OJK, BI, Kemendikbud & Kominfo.
Kemudian pilar kedua adalah properti dari masyarakat yang sekarang ini dikembangkan adalah sertifikasi tanah. Kebijakan ini tengah dirancang dan dikembangkan oleh Menteri ATR. Sertifikat tanah ini bisa dijadikan agunan ke perbankan agar masyarakat bisa menyentuh lembaga keuangan.
"Untuk itu perlu kita mencetak juru ukur yang banyak dan kita akan semakin banyak mengandalkan peranan juru ukur independen, artinya mereka mengembangkan usaha juru ukur, tapi pendidikannya harus dikembangkan. Jadi ATR akan mendorong melalui program besar melalui pendidikan dan pelatihan vokasional," ujarnya.
"Kalau bicara keuangan inklusif, yang utama adalah sertifikasi. Mesti KUR tidak perlu jaminan tapi kalau enggak ada jaminan bisa lama di proses sama bank. Tapi kalau ada setifikat, pemberian kredit akan jauh lebih cepar. sebabnya sertifikasi tanah menjadi tulang punggung keuangan inklusif," tambahnya.
Pilar ketiga, OJK akan kembangkan kemampuan dari sektor keungannya untuk menjangkau sampai ke desa-desa, ada laku pandai yang nantinya memperluas jangkauan dari sektor keuangan kepada masyarakat yang paling bawah.
Pilar keempat adalah kerja sama antara BI dengan beberapa Kementerian terutama Kemensos, Kemendikbud untuk membuat kartu kombo. Melalui kartu ini, subsidi dari pemerintah akan disalurkan. Cara ini akan memperbesar animo masyarakat untuk masuk ke sektor keuangan formal. Dan pilar yang kelima pilar perlindungan konsumen.
"Nantinya Bantuan dikartukan dalam satu kartu Iya yaitu kartu kombo, tahun depan tapi bulannya belum bisa bilang karena blm tentu semuanya akan bisa," ujarnya.
Baca juga:
Pemerintah genjot inklusi keuangan lewat sertifikat tanah
Bos OJK sebut program inklusi keuangan solusi pengentasan kemiskinan
Transaksi keuangan nantinya bisa gunakan tanda tangan elektronik
BI izinkan bank kecil selenggarakan Layanan Keuangan Digital
Per Juli 2016, 103.673 agen LKD bisa kumpulkan 1,2 juta rekening