Menko Airlangga: Investasi Harus Digenjot Sampai Rp1.700 Triliun, Ini PR-nya Kadin
Kadin memiliki peran sebagai mitra strategis Pemerintah dan wadah bagi dunia usaha.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia harus berperan dalam menggenjot investasi sekitar Rp1.400-1.700 triliun. Menurut Airlangga, target tersebut bisa direalisasikan dengan mengoptimalkan kolaborasi.
"Investasi yang harus kita genjot Rp 1.400 sampai Rp1.700 triliun. Dan itu adalah PR-nya Kadin. Tidak ada yang lain kecuali Kadin yang kerja bersama BUMN. Tetapi tentu kalau BUMN kan ada ininya," kata Airlangga dalam Sarasehan Kadin: ‘Dinamika Ekonomi 2024 dan Optimisme Masa Depan Indonesia', di Menara Kadin, Rabu (2/10).
Di satu sisi, Airlangga mengatakan untuk merealisasikan target ivestasi adakalanya terkendala proses urusan legislasi.
"Kendalanya harus persetujuan DPR. Kalau Kadin ini keliatannya saya lihat ada yang TBK itu persetujuan publik. Jadi itu menjadi penting,” ungkapnya.
Selain untuk mendorong investasi, Menko pun meminta agar Kadin turut berperan dalam mengembangkan UMKM di dalam negeri. Pasalnya, UMKM sangat penting terhadap perekonomian Indonesia.
"Kemudian kita juga mendorong UMKM. Nah, UMKM ini sangat penting karena UMKM ini bagian daripada ekonomi kelas menengah,” ujarnya.
Lebih lanjut Airlangga menegaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya bisa didorong oleh pemerintah, melainkan juga perlu dukungan dari pengusaha. Sebab, anggaran Pemerintah juga masih terbatas, yakni di kisaran Rp3.600 triliun.
"Jadi dengan ekonomi kita Rp20 ribu triliun anggaran kita kan sekitar Rp 3.600 triliun. Artinya apa? Artinya Kadin menjadi penting. Karena ekonomi daripada anggaran negara itu Rp3.600 dibandingkan Rp20 ribu triliun. Nah, sisanya adalah domestic demand, konsumsi itu 56 persen. Kemudian industri sekitar 20 persen plus perdagangan jadi 10 persen,” ujarnya.
Adapun Airlangga juga menyampaikan bahwa saat ini pertumbuhan ekonomi terus dijag di level 5 persen. Lalu untuk inflasi juga ditekan pada kisaran 2,5 persen +-1 persen.
"Kemiskinan juga single digit di 9 persen. Pengangguran terbuka 4,82 persen. Artinya orang yang bekerja sekarang sudah sekitar 142 juta. Jadi ini sudah relatif tinggi," kata dia.
Respon Kadin
Di waktu yang sama, Anindya menimpali Airlangga dengan meminta bocoran transisi yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Anindya mengaku, bocoran itu sangat penting bagi Kadin Indonesia agar ke depannya kemitraan dengan Pemerintahan baru bisa berjalan dengan baik.
"Nah, kami tentu disini Pak Menko ingin mendapat sedikit kisi-kisi kira-kira bagaimana program keberlanjutan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo dan dimana Kadin bisa berperan," kata Anindya.
Sejalan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1987 dan Keputusan Presiden (Keppres) No. 18 Tahun 2022, Kata Anindya, Kadin memiliki peran sebagai mitra strategis Pemerintah dan wadah bagi dunia usaha. Oleh karena itu, sangat penting bagi Kadin untuk mengetahui roadmap atau rencana kerja Pemerintahan baru.
"Memang Kadin ini seperti diketahui dibuat berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1987. Jadi, di undang-undang ini esensinya hanya dua Yang pertama, Kadin adalah mitra strategis pemerintah dan yang kedua, Kadin adalah wadah dunia usaha," jelasnya.
Menurutnya, Kadin tidak ingin menerka-nerka visi misi maupun rencana kerja Pemerintahan baru. Karena segala kebijakan Pemerintahan baru akan mempengaruhi dunia usaha. Oleb sebab itu, Anindya mengaku siap berkolaborasi dengan Pemerintahan baru untuk mendorong perekonomian Indonesia lebih baik ke depannya.
"Karena daripada kita meraba-raba membuat roadmap sendiri, lebih baik kita bekerjasama dengan pemerintah, memastikan bahwa teman-teman di lapangan bisa berpartisipasi dan bisa membantu Pemerintah," pungkasnya.
