Ini alasan Jokowi Indonesia harus bekukan keanggotaan di OPEC
"Iya, dulu kan kita pernah jadi anggota OPEC, kemudian tidak menjadi anggota, kemudian kita masuk lagi karena kita ingin informasi naik turunnya harga kemudian kondisi stok di setiap negara tahu kalau jadi anggota. Tapi ini juga karena untuk perbaikan APBN ya kalau memang kita harus keluar lagi kan gak ada masalah."
Presiden Joko Widodo menilai tepat keputusan Indonesia membekukan sementara (temporary suspend) keanggotaan di Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC). Keputusan tersebut diambil dalam sidang ke 171 OPEC di Wina, Austria, Rabu (30/11).
Menurut Jokowi, langkah ini harus diambil demi perbaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). OPEC sendiri meminta Indonesia memotong sekitar 5 persen dari total produksi minyak dalam negeri sebesar 820.000 barel per hari (bph).
-
Kapan Jokowi meresmikan pabrik minyak makan merah? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Pabrik Percontohan Minyak Makan Merah Pagar Merbau di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (14/3).
-
Di mana Presiden Jokowi meninjau ladang jagung? Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau ladang jagung di kawasan food estate di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, Kamis (6/7).
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Kenapa Jokowi meninjau Gudang Beras Bulog? Kepala Negara mengaku, hal itu harus dilakukan demi memastikan ketersediaan beras jelang momentum hari raya Lebaran yang sisa sepekan lagi.
-
Kenapa Presiden Jokowi mengajak para pemimpin dunia untuk memperkuat pasokan air? Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak para pemimpin dunia untuk memperkuat pemenuhan air bagi kebutuhan 500 juta petani kecil sebagai penyumbang 80 persen pangan dunia.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Mantan Wali Kota Solo ini menilai, permintaan OPEC merugikan Indonesia. Sebab, di tengah target pemerintah untuk meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebesar 1,5 juta bph melalui pembangunan kilang justru harus dikurangi.
"Iya, dulu kan kita pernah jadi anggota OPEC, kemudian tidak menjadi anggota, kemudian kita masuk lagi karena kita ingin informasi naik turunnya harga kemudian kondisi stok di setiap negara tahu kalau jadi anggota. Tapi ini juga karena untuk perbaikan APBN ya kalau memang kita harus keluar lagi kan gak ada masalah," ujarnya di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (1/12).
Menurut dia, langkah tersebut tidak akan mempengaruhi perekonomian. Sebab, dulu saat pemerintah melakukan langkah yang sama, perekonomian Indonesia masih baik-baik saja. "Dulunya kan juga tidak (terpengaruh)," kata dia.
Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution juga mengatakan hal senada. Menurutnya, keberadaan Indonesia di OPEC maupun berada di luar keanggotaan, tidak akan ada bedanya.
"Kalau kita di dalam (OPEC) kita bisa berunding dan bekerja sama dengan anggota OPEC. Kalau kita di luar tidak banyak bedanya sebetulnya," pungkasnya.
Baca juga:
Menko Luhut: Indonesia memang perlu bekukan keanggotaan di OPEC
Keluar dari OPEC, Indonesia harus waspadai kenaikan harga BBM
OPEC sepakat pangkas produksi, harga minyak dunia langsung meroket
Pengamat: Holding BUMN migas khianati cita-cita pendiri bangsa
Sudah salip Petronas, laba Pertamina ditarget Rini samai Chevron