Ini alternatif pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur listrik di Tanah Air

Salah satu alternatif pembiayaan yang akan didorong adalah PINA (Pembiayaan Investasi Non-Anggaran) yang merupakan suatu skema yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat untuk mengatasi kendala pembiayaan ekuitas proyek infrastruktur.

2018-05-22 13:17:12

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai perusahaan BUMN mendapat penugasan dari pemerintah untuk membangun infrastruktur ketenagalistrikan di seluruh wilayah Indonesia. Merealisasikan ini membutuhkan dukungan dana yang berasal dari PLN maupun pihak lain.

"Harus diakui bahwa sampai saat ini banyak terobosan teknologi maupun pengorganisasian dalam listrik pedesaan diperoleh berkat bantuan (pendanaan) organisasi-organisasi internasional," ungkap Founder and Chief Advisor of Prakasa Jaringan Cerdas Indonesia (PJCI), Eddie Widiono, saat mengawali pembukaan Focus Group Discussion, di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (22/5).

Eddie mengatakan, skema pembiayaan tidak dapat dijalankan dan disebarluaskan oleh jenis pendanaan yang sama. Oleh karena itu dibutuhkan pola pendanaan yang mampu mendukung berbagai terobosan untuk mendukung kelistrikan di Indonesia. "Contoh dari terobosan ini adalah proyek yang pelaksanaannya sekaligus menjawab dua tantangan utama, yaitu tantangan pemberantasan kemiskinan dan tantangan mulai pemanfaatan penduduk," imbuh dia.

Eddie mengungkapkan, salah satu alternatif pembiayaan yang akan didorong adalah PINA (Pembiayaan Investasi Non-Anggaran) yang merupakan suatu skema yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat untuk mengatasi kendala pembiayaan ekuitas proyek infrastruktur. "Menarik mendengar inisiatif pemerintah dari Bappenas yakni dengan PINA pendanaan infrastruktur non APBN yang merupakan pengembangan dari KPBU," ujarnya.

Selain itu, Eddie mengatakan model skema pembiayaan lainnya yang dapat membantu adalah melalui green bond. Di mana green bond sendiri merupakan obligasi dengan penggunaan dana hasil penerbitan untuk membiayai ataupun membiayai kembali proyek berwawasan lingkungan.

"Sebagaimana menjadi faktor penting tidak banyak perusahaan dalam memberi yang mampu menyesuaikan sekala pinjaman yang dibutuhkan dengan rating keuangan mereka. Satu terobosan untuk diperlukan untuk bisa menggunakan memanfaatkan green bond ini dalam konteks negara," jelas dia.

Meski demikian, dia mengatakan seluruh instrumen-instrumen pendanaan baru juga harus dimulai dengan kesiapan regulasi, organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni. "Hal itu merupakan aspek yang terus harus kita gali agar dapat membangun kemandirian bangsa kita dalam memperoleh pendanaan dalam pembangunan infrastruktur," imbuhnya.

Sebagai informasi, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang akan menerbitkan Green Bond. Direktur Utama SMI, Emma Sri Martini mengatakan, sebagai perusahaan pembiayaan di bidang infrastruktur, pihaknya akan mengucurkan Green Bond senilai Rp 1 triliun berdenominasi Rupiah dengan penawaran umum berkelanjutan (PUB) sebesar Rp 3 triliun pada pertengahan tahun ini.

Baca juga:
Pembangkit 35.000 beroperasi, tarif listrik 2019 lebih murah
Pembangunan pembangkit nuklir di RI menuai penolakan, ini sebabnya
PLTGU Jawa 2 senilai Rp 6,1 T resmi beroperasi pada 10 Juni 2018
Ini reaktor nuklir terapung pertama di dunia
PLTU Cirebon unit II ditarget beroperasi 2022

(mdk/idr)