Ini Saran BPKP Agar Program Pemerintah Bisa Berjalan Efektif
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengaku, telah memetik banyak pelajaran selama satu tahun menangani pandemi Covid-19. Bahkan dirinya menemukan empat hal agar program pemerintah bisa berjalan lebih efektif.
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengaku, telah memetik banyak pelajaran selama satu tahun menangani pandemi Covid-19. Bahkan dirinya menemukan empat hal agar program pemerintah bisa berjalan lebih efektif.
Pertama dia melihat, efektivitas program pemerintah sangat bergantung kepada tahap perencanaan dan penganggaran. Oleh karenanya dia ingin program kegiatan belanja dan pemerintah harus dirancang dengan baik, sehingga jelas hasil atau dampaknya dan jelas ukuran keberhasilannya.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa yang menjadi catatan BPS tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Bagaimana cara Kepala LKPP mendorong UMKK untuk berkontribusi dalam ekonomi Indonesia? Salah satunya dengan memasukan produknya di Katalog Elektronik. Sebagai marketplace terbesar yag dimiliki pemerintah, dengan memasukan produk dalam Katalog Elektronik, maka produk UMKK tersebut akan dilihat oleh 83 Kementerian/Lembaga dan lebih dari 500 Pemerintah Daerah.
-
Kenapa BSI fokus untuk memberikan kontribusi terhadap kemajuan ekonomi Indonesia? Direktur Kepatuhan & SDM BSI Tribuana Tunggadewi dalam acara tersebut mengatakan bahwa BSI sebagai bank syariah terbesar dan perusahaan milik pemerintah tentunya akan terus melakukan inovasi-inovasi kreatif untuk meningkatkan partisipasi perseroan dalam kemajuan ekonomi Indonesia. “Hal ini tentunya menjadi perhatian utama kami, bahwa sebagai perusahaan kami tidak hanya berbicara mengenai profit atau business only, tapi kami juga harus memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat,” kata Dewi.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
Kedua kebijakan program pemerintah harus di orkestrasi menjadi harmoni, baik instansi pemerintah pusat maupun dengan pemerintah daerah. Ketiga, yakni terkait dengan data. Menurutnya data merupakan faktor kunci, sebab data yang akurat valid dan dikelola dengan baik akan mempermudah penyusunan kebijakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi hingga pelaporan.
Terakhir kesuksesan program pemerintah juga tidak lepas dari kesigapan untuk mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan solusinya segera mungkin.
"Dalam hal inilah BPKP hadir berperan aktif untuk mengawali implementasi program-program pemerintah," ujarnya dalam Persmian Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021, di Istana Negara, Kamis (27/5).
Untuk mendukung hal tersebut, pihaknya bahkan telah merancang agenda prioitas pengawasan. Ini merupakan upaya BPKP untuk fokus mengawasi sektor krusial mendorong pemulihan ekonomi dan kesuksesan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah.
Di samping itu, BPKP juga telah merancang dan sedang melaksanakan evaluasi perencanaan dan penganggaran pada pemerintah pusat dan daerah dengan tujuan memperbaiki prioritas belanja agar fokus pada kegiatan yang betul-betul memiliki dampak bagi masyarakat.
"Selain itu kami juga siap mengawal peningkatan kualitas dan integrasi basis data guna mendorong ketepatan kecepatan delivery program pemerintah melalui optimalisasi laboratorium data forensik yang telah kami kembangkan," ujarnya.
Dia pun berharap melalui rakornas kali ini, bisa dijadikan komitmen bersama dalam menyelaraskan strategi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pengawasan intern dengan pengawasan yang lebih baik. "Kami harapkan belanja lebih efektif dan percepatan pemulihan ekonomi dapat tercapai," pungkasnya.
Baca juga:
Airlangga Sebut Pertanian Kontributor Utama dalam Pemulihan Ekonomi
Puan Maharani Tekankan Semangat Gotong Royong Pulihkan Ekonomi dalam APBN 2022
Saran untuk Pemerintah Hadapi Ketidakpastian Ekonomi di 2022
Menteri Sri Mulyani: Program PEN Selamatkan 5 Juta Orang dari Kemiskinan
Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi, Menteri Sri Mulyani Waspadai Sejumlah Risiko ini
Per 21 Mei, Realisasi PEN Sudah Capai Rp183 Triliun