Ini yang telah dilakukan pemerintah Jokowi-JK atasi ketimpangan
JK berharap IDF bisa membantu mengurangi ketimpangan di daerah. Mengingat, pertumbuhan masih belum merata karena berpusat di perkotaan, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera. Pemerintah telah melakukan berbagai hal untuk mengurangi ketimpangan. Seperti memberikan KUR, subsidi, dan bantuan sosial.
Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menggelar Indonesia Development Forum (IDF). Di mana dalam forum ini pemerintah berusaha mencari cara mengurangi ketimpangan sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berharap forum ini bisa membantu mengurangi ketimpangan di daerah. Mengingat, pertumbuhan masih belum merata karena berpusat di perkotaan, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera.
"Pembicaraan dalam IDF ini tentu kita harapkan juga diserap pimpinan daerah. Karena apapun yang kita jalankan, pelaksanaannya harus di daerah. Tanpa pelaksanaan yang baik di daerah, maka seberapa pun besar dana kita berikan, itu akan hilang di tengah jalan," kata Wapres JK di The Westin Hotel, Jakarta, Rabu (9/8).
Dia menjelaskan, pemerintah telah melakukan berbagai hal untuk mengurangi ketimpangan. Seperti memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemberian subsidi, dan pemberian bantuan sosial melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Namun, hal tersebut masih belum berhasil mengurangi ketimpangan. Sehingga, pemerintah harus lebih gencar lagi mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ketimpangan di Indonesia.
"Banyak usaha dijalankan seperti itu, tapi belum cukup. Walaupun ada hasilnya. Terbukti dengan kemiskinan walaupun angka nominalnya naik sedikit, tapi persentasenya turun. Itu artinya kita masih stagnan mengurai kemiskinan itu. Secara persentase selama tujuh tahun kita turun 3 persen. Karena itu maka upaya itu harus lebih gencar lagi," imbuhnya.
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai harga alutsista bekas yang dibeli pemerintah? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
Baca juga:
Ini 4 faktor penyebab ketimpangan kaya-miskin versi bos Bappenas
Wapres JK sebut perbedaan gaji buat ketimpangan ekonomi sulit hilang
Jokowi: Pertama dalam sejarah, indeks pembangunan manusia naik level
IDF 2017, pemerintah cari solusi kurangi ketimpangan di Indonesia
Kata pengusaha soal usainya aksi mogok kerja SP JICT
Jurus pemerintah Jokowi agar garam tak lagi impor dari Australia
Pemerintah turunkan lartas impor 30 persen jadi 19 persen