Isu Panas Bumi Diharapkan Dibahas dalam Debat Cawapres Hari Minggu

Isu Panas Bumi Diharapkan Dibahas dalam Debat Cawapres Hari Minggu

Reforminer Institute berharap isu terkait panas bumi bisa dibahas dalam debat calon wakil presiden (cawapres) pada Minggu (21/1).

Isu soal panas bumi termasuk ke dalam tema debat kedua (Cawapres), yaitu Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desa.

"Dalam waktu dekat akan ada debat ketiga atau keempat dari cawapres kita yang nanti salah satu topiknya adalah sektor energi dan mudah-mudahan panas bumi menjadi salah satu yang nanti akan yang masuk di dalam debat," kata Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro dalam Webinar Strategi Penciptaan Nilai Tambah Panas Bumi sebagai langkah mendukung NZE 2060, Senin (15/1).

Komaidi menjelaskan, terkait target net Zero emisi 2060, berdasarkan riset reforminer jika semua potensi panas bumi di Indonesia bisa optimalkan maka akan ada penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 183 juta ton CO2 ekuivalen.

Maka setara dengan 58 persen atau 60 persen dari target penurunan GRK di tahun 2030, untuk sektor energi yang ditetapkan di kisaran 314 juta ton CO2 ekuivalen.

"Artinya panas bumi ini memiliki potensi yang sangat  luar biasa untuk bisa menjadi pendorong atau mewujudkan apa yang ditetapkan oleh pemerintah," ujarnya.

Di sisi lain, panas bumi sampai dengan hari ini masih menjadi satu-satunya energi baru terbarukan yang tidak tergantung cuaca, tidak seperti surya, angin, dan air yang tergantung cuaca.

Alhasil jenis EBT yang potensial menjadi base dari kelistrikan saat ini adalah panas bumi.

Artinya dari sisi ketahanan energi untuk daya dukung mewujudkan pasokan listrik maupun dari sisi yang lainnya untuk mendukung pencapaian target net zero emisi, energi panas bumi ini sangat potensial.

Kendati begitu, masih terdapat kendala di dalam pengembangannya, tantangannya sangat variatif, dinamikanya juga luar biasa meskipun sudah banyak regulasi yang diterbitkan pemerintah.

"Tetap ada kendala-kendala yang sampai dengan hari ini belum bisa menjadi terselesaikan, sehingga menjadi penghambat di dalam pengembangan panas bumi," pungkasnya.