JK: Relawan Jokowi jadi petinggi BUMN, sama seperti era SBY

JK mengungkapkan, selama para relawan itu memiliki kemampuan dan cocok, maka hal itu bukan masalah besar.

Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak ambil pusing jika ada relawan Presiden Jokowi saat pilpres lalu akan mendapat jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, cara ini sama seperti yang dilakukan presiden sebelumnya yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Zamannya Pak SBY, orang-orang Pak SBY juga masuk jadi itu (petinggi BUMN). Sama saja," ujar JK saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Senin (9/3).

JK mengungkapkan, selama para relawan itu memiliki kemampuan dan cocok, maka hal itu bukan masalah besar. "Yang salah itu kalau ada yang tidak mampu lalu dimasukkan. Kalau dia mampu memang selalu begitu," tuturnya.

Dia meyakinkan proses pemilihan relawan Jokowi untuk duduk di kursi petinggi BUMN pasti akan melalui uji kelaikan dan kepatutan atau fit and proper test.

"Ya pasti dilihat kemampuannya orangnya," ucapnya.

Saat ini beredar kabar bahwa ada sembilan orang relawan Jokowi akan menjadi komisaris di sejumlah BUMN. Sejauh ini yang terdeteksi adalah Mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal (purn) Budiman di era pemerintahan Joko Widodo diberi posisi empuk menjadi komisaris PT PLN. Budiman mulai menjabat komisaris PT PLN sejak akhir tahun 2014 lalu.

"Ya benar, sekarang saya komisaris PLN," kata Budiman kepada merdeka.com, Jumat (9/1).

Selain itu, anak Hendropriyono, Diaz Hendropriyono juga didaulat sebagai Komisaris PT Telkomsel. Diaz juga merupakan tim kampanye Jokowi yang menjabat sebagai Ketua Tim sukses Kawan Jokowi.

"Kami memutuskan Diaz, memang ada pertimbangannya. Diusulkan beberapa pihak dari background beliau," ujar Menteri BUMN Rini Soemarno di Kementerian BUMN, Jakarta.

Pengamat ekonomi ECONIT Hendri Saparini menilai, ditaruhnya orang 'dekat' istana di jajaran komisaris perusahaan-perusahaan negara, menggambarkan adanya kepentingan di balik itu. "Di kita (Indonesia) banyak. Seolah itu titipan dan mata pencaharian karena dapat dana dari situ," ungkap Hendri kepada merdeka.com, Kamis (19/4).

Dia mengatakan, beberapa pejabat, mantan pejabat atau orang kepercayaan Presiden yang dititipkan sebagai komisaris di perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik negara (BUMN), perlu dipertanyakan apakah sesuai dengan kapasitasnya dan prosedurnya atau tidak.

"Kalau latar belakangnya ilmu politik, lalu ditempatkan di Perbankan ya tidak masuk akal," tegasnya.

Pada akhirnya, kata Hendri, penempatan orang-orang yang akan duduk di kursi komisaris BUMN, tidak lagi berdasar kompetensi yang dimiliki. Namun lebih mengarah pada unsur kedekatan dengan penguasa dan pengambil kebijakan.

Menurutnya, prosedur pemilihan dan penunjukkan komisaris di perusahaan pelat merah harus tegas. "Tujuannya agar visi misi perusahaan BUMN tercapai dengan adanya orang-orang yang tepat di bidangnya," tambahnya.

Baca juga:
Faisal Basri usul SKK Migas jadi perusahaan BUMN
Diberi keistimewaan, syarat Pertamina jadi perusahaan kelas dunia
Rambah bisnis daging sapi, Perhutani rogoh Rp 200 miliar
Ekonomi melambat, laba BTN merosot jadi Rp 1,1 triliun
BUMN transportasi pecat pegawai lalai jaga keselamatan penumpang
Dua bank Timur Tengah 'guyur' Garuda Indonesia Rp 5,8 triliun
Meski dapat PMN, PLN masih keluhkan kekurangan dana pembangunan