JK: SBY berani naikkan BBM, tapi tidak tahu kenapa begini
Alasan pertimbangan sosial dan politik menaikkan harga BBM menjelang pemilu, tidak bisa sepenuhnya dibenarkan.
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintahan saat ini banyak yang keliru. Termasuk tidak beraninya pemerintah mengeluarkan kebijakan kenaikan harga BBM.
Dia mencontohkan, saat harga minyak murah, harga pangan justru sangat tinggi. "Ekonomi kita terbalik di dunia yang harga minyak murah, harga makanannya naik," kata Jusuf Kalla di Jakarta, Rabu (3/4).
-
Siapa yang mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM subsidi? Dilansir dari Antara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pernah mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
-
Apa yang ingin dicapai dengan mengalihkan subsidi BBM? Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya," tegasnya di Jakarta, Senin (5/8)."Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan," kata Rachmat.
-
Bagaimana cara pemerintah untuk mengalihkan subsidi BBM? Implementasinya menunggu revisi Peraturan Pemerintah (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak rampung.
-
Kenapa pemerintah mau mengalihkan anggaran subsidi BBM? Melalui opsi tersebut, pemerintah bakal mengalihkan anggaran subsidi untuk membiayai kenaikan kualitas BBM melalui pembatasan subsidi bagi sebagian jenis kendaraan.
-
Kapan subsidi BBM mulai diterapkan di Indonesia? Akan tetapi sejak tahun 1974-1975 keadaan berubah dari memperoleh LBM menjadi mengeluarkan subsidi BBM," demikian penjelasan dalam buku terbitan Biro Humas dan HLN Pertamina.
-
Bagaimana cara untuk mencegah penyalahgunaan BBM subsidi dalam kelompok kolektif? “Kalaupun pada saat melakukan transaksi pembelian ini diwakilkan kepada satu orang dalam anggota tersebut, maka anggota konsumen pengguna yang lain wajib melampirkan surat rekomendasi kepemilikan masing-masing,” tegas Harya.
Dalam kebijakan pengelolaan subsidi, dia melihat pemerintah sebenarnya tidak sulit menerapkan kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). "Tapi tidak berani. Beda antara sulit dan tidak berani," ujarnya.
Alasan pertimbangan sosial dan politik menaikkan harga BBM menjelang pemilu, tidak bisa sepenuhnya dibenarkan. Buktinya, kata dia, pada 2008 lalu, satu setahun menjelang pemilu, harga BBM juga dinaikkan.
Namun, JK tak berani secara tegas menyebut bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) takut mengambil kebijakan tersebut. "Berani beliau (SBY), tapi saya tidak tahu kenapa begini. Buktinya dulu dengan beliau kita juga tiga kali naikkan," katanya.
(mdk/noe)