Ternyata Kenaikan Harga BBM Subsidi Sempat Dibahas Namun Tidak Berlanjut
Pemerintah sedang mencoba menyelesaikan masalah subsidi yang tidak tepat sasaran dengan berbagai langkah.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin mengungkapkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sempat dibahas, namun diskusi tersebut tidak dilanjutkan.
"Kenaikan harga itu, sempat kita diskusikan sebentar mengenai harga, tapi diskusi itu kita tidak dilanjutkan," kata Rachmat dalam acara Media Workshop, Jakarta, Senin (5/8).
Dia menjelaskan saat ini pemerintah tengah fokus pada masa transisi pemerintah baru Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya kebijakan menaikan harga BBM bersubsidi adalah hak pemerintah selanjutnya.
"Karena niat kita untuk sekarang ini kan sudah masa transisi. Jangan kita bikin ini (kenaikan harga BBM subsidi) sebenarnya hak pemerintah yang baru untuk bisa melaksanakan ini kalau ingin," jelas dia.
Rachmat menjelaskan bahwa meski harga BBM subsidi tetap, pemerintah sedang mencoba menyelesaikan masalah subsidi yang tidak tepat sasaran dengan berbagai langkah.
"BBM subsidi tetap, tapi yang tidak tepat sasaran kita coba address selesaikan," imbuh Rachmat.
Terkait penghapusan subsidi BBM, ia menilai akan mengakibatkan kenaikan harga yang tentu harus ada hal lain yang dikerjakan, salah satunya seperti pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dan lain sebagainya. Namun, proses ini memerlukan waktu dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"BBM subsidi tetap, tapi yang tidak tepat sasaran kita coba adress selesaikan. Mengenai menghapus subsidi BBM, misal naik harga berarti harus ada hal lain yang dikerjakan, bantalan bantuan langsung tunai (BLT) diberikan, dan lain-lainnya," terangnya.
Meskipun ada kemungkinan penyesuaian harga BBM di masa depan, Rachmat menegaskan hal tersebut memerlukan waktu dan proses yang panjang untuk dapat dilaksanakan dengan baik.
"Tapi itu best practice, energi harganya keekonomian, tapi orang dapat uangnya. Jadi harganya market, tapi orang itu bisa beli karena dia dapat subsidi ke orang bukan barang. Ini kita belum ke situ. Mungkin nggak ke situ? Sebenarnya mungkin-mungkin aja ke depan, tapi itu pasti butuh waktu untuk dikerjakan, pelan-pelan," pungkas Rachmat.
