BPH Migas Tinjau Terminal BBM di Palaran, Upaya Pastikan Kesiapan Cadangan Operasional BBM
Kunjungan tersebut bertujuan melihat secara langsung kesiapan pasokan BBM di fasilitas yang dikelola PT AKR Corporindo Tbk.
![BPH Migas Tinjau Terminal BBM di Palaran, Upaya Pastikan Kesiapan Cadangan Operasional BBM](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/0x0/ori/newsOg/2024/7/24/1721790817573-m11sb.jpeg)
![BPH Migas Tinjau Terminal BBM di Palaran, Upaya Pastikan Kesiapan Cadangan Operasional BBM<br>](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/feedImage/2024/7/24/1721795328792-56pz.jpeg)
BPH Migas Tinjau Terminal BBM di Palaran, Upaya Pastikan Kesiapan Cadangan Operasional BBM
Ketahanan energi nasional sangat penting untuk mendukung kelangsungan aktivitas para warganya. Oleh karena itu, kesiapan cadangan operasional Bahan Bakar Minyak (BBM) memainkan peranan penting. Dalam upaya memastikan kondisi cadangan operasional BBM di Samarinda, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan kunjungan langsung ke Terminal BBM PT AKR Corporindo Tbk yang berada di Palaran, Samarinda, Kalimantan Timur. Kunjungan ini berlangsung pada Sabtu (20/07/2024) lalu.
![Tinjau Kesiapan Pasokan dan Fasilitas yang Ada](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/feedImage/2024/7/24/1721790938142-unh6of.jpeg)
Tinjau Kesiapan Pasokan dan Fasilitas yang Ada
Kunjungan tersebut dihadiri oleh Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief dan Saleh Abdurrahman melihat secara langsung kesiapan pasokan BBM di fasilitas yang dikelola PT AKR Corporindo Tbk, termasuk fasilitas bongkar muat/jetty (pelabuhan khusus BBM).
-
Bagaimana BPH Migas memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran? “Dalam rangka pengendalian konsumen agar tepat sasaran, diperlukan kerja sama antara BPH Migas dengan pemerintah daerah sebagai pihak yang mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” paparnya.
-
Apa saja yang dilakukan BPH Migas untuk memudahkan masyarakat memanfaatkan BBM subsidi? Di samping itu, dalam rangka mempermudah masyarakat dalam memanfaatkan BBM subsidi dan kompensasi, BPH Migas telah mengeluarkan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP), dan Peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyaluran JBT dan JBKP pada Sub Penyalur di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar atau Terpencil.
-
Bagaimana cara kerja sama BPH Migas dengan Pemprov NTB dan Papua Barat Daya dalam pengawasan BBM subsidi? Ruang lingkup PKS tersebut meliputi pengendalian terhadap penyaluran JBT dan JBKP untuk konsumen pengguna, peningkatan koordinasi terkait pelaksanaan penyaluran JBT dan JBKP, serta pembinaan dan pengawasan atas pembelian JBT dan JBKP berdasarkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh kepala perangkat daerah/kepala pelabuhan perikanan/lurah/kepala desa kepada konsumen pengguna JBT dan JBKP.
-
Apa yang dilakukan BPH Migas untuk memastikan BBM subsidi dan kompensasi negara tepat sasaran? Aplikasi ini merupakan salah satu alat kontrol penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan kompensasi negara agar tepat sasaran, tepat volume dan tepat guna.
-
Bagaimana cara BPH Migas memastikan kelancaran penyaluran BBM? “Hari ini kami melakukan audiensi dengan Bapak Gubernur Bengkulu. Kami, BPH Migas bersama dengan Pertamina Patra Niaga, memberikan informasi dan berdiskusi langkah-langkah untuk memitigasi agar penyaluran BBM di Bengkulu lancar dan terkendali. Alhamdulillah, ada beberapa poin yang akan kami lakukan bersama,” tuturnya, di Gedung Daerah Balai Raya Semarak Bengkulu, Kamis (15/8/2024).
-
Kenapa BPH Migas melakukan revisi regulasi penyaluran BBM subsidi? Pertama, pengaturan volume Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) untuk transportasi darat disusun berdasarkan kajian kewajaran pembelian JBT Minyak Solar dan JBKP transportasi darat, seperti data histori transaksi pembelian JBT dan JBKP, jenis kendaraan dan tempuh" jelasnya pada saat ditemui dalam Public Hearing di Bandung, Jawa Barat, Selasa (3/9/2024).
“Terminal Palaran merupakan salah satu terminal BBM milik PT AKR Corporindo Tbk yang menyuplai kebutuhan BBM di Samarinda dan sekitarnya di provinsi Kalimantan Timur. Dalam kunjungan ini, kami juga melihat jetty dan kapal-kapal pengangkut batu bara yang menjadi konsumennya. Juga fasilitas lain, seperti fasilitas inline blending untuk mencampur fame dengan solar, truk loading dan lainnya,” ungkap Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman.
BPH Migas mengapresiasi kesiapan pasokan BBM di Terminal Palaran dan mengharapkan agar kinerja yang baik ini dapat terus ditingkatkan.
Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief mengharapkan agar koordinasi antara BPH Migas dan PT AKR Corporindo Tbk yang sudah terjalin baik perlu terus dipertahankan dalam rangka mendukung penyediaan dan pendistribusian BBM.
Sehari sebelumnya atau Jumat (19/7/2024), Eman juga mengunjungi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Kendaraan Bermotor (SPBKB) Handil, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Selama berada di Handil, Eman berinteraksi langsung dengan konsumen pengguna dan karyawan SPBKB, sekaligus melihat secara langsung operasional di lapangan. Secara umum, Eman berharap AKR untuk senantiasa meningkatkan performansi SPBKB dan pelayanan kepada konsumen pengguna dengan tepat sasaran.
External Relation PT AKR Corporindo Tbk Tri Margono dalam kesempatan tersebut mengharapkan agar koordinasi yang telah berjalan baik selama ini dapat terus dipertahankan.
![Pembahasan PKS BPH Migas dan Pemprov Kalimantan Timur](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/feedImage/2024/7/24/1721791071432-k1i1u.jpeg)
Pembahasan PKS BPH Migas dan Pemprov Kalimantan Timur
Selain melakukan peninjauan langsung, rangkaian kunjungan di Kalimantan Timur juga melibatkan rapat koordinasi yang membahas rencana Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) agar tepat sasaran.
Saat ini, sudah ada 6 Pemerintah Provinsi yang telah menandatangani PKS dengan BPH Migas yaitu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Bengkulu, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat Daya, dan Provinsi Jambi.
Dalam pertemuan tersebut, Saleh Abdurrahman menyampaikan, rapat koordinasi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan seluruh pemerintah provinsi di Kalimantan. Saleh mengharapkan agar ajang ini dimanfaatkan untuk berdiskusi hal-hal yang masih kurang jelas atau menjadi perhatian pemerintah daerah.
- Pantau Penyaluran BBM di Semarang, BPH Migas Minta SPBU untuk Tingkatkan Pelayanan kepada Masyarakat
- BPH Migas Ternyata Sudah Punya Mekanisme Pembatasan Pembelian BBM Subsidi
- BPH Migas Pantau Pasokan BBM dan Kesiapan BBM Satu Harga Tahun 2024 di Provinsi Papua Barat Daya
- Ribuan Warga Tuban Dievakuasi Gegara Pipa Terminal BBM Pertamina Bocor
"Hal apa saja yang menjadi concern dan perhatian, serta ada yang kurang jelas atau uneg-uneg dari pemerintah daerah agar disampaikan sehingga dapat kita bahas bersama hingga tuntas. Alhamdulillah dari 6 provinsi yang telah menandatangani PKS dengan BPH Migas, semua sudah dapat kita selesaikan dan para pihak sudah mendapatkan penjelasan secara detail terkait substansi dan materi PKS ini," ungkap Saleh, Kamis (18/7/2024).
Hal senada juga diungkapkan Eman Salman Arief yang mengharapkan PKS dapat dilakukan penandatanganan dalam waktu dekat.
“Kita harapkan dalam waktu dekat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat segera menyusul untuk penandatanganan PKS dengan BPH Migas. Dengan PKS ini, kami harapkan penyaluran JBT dan JBKP di wilayah Kalimantan Timur semakin lancar dan semakin tepat sasaran,”
kata Eman.
![Solusi dan Kerja Sama Penyaluran BBM Subsidi](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/feedImage/2024/7/24/1721791180581-cgtfrl.jpeg)
Solusi dan Kerja Sama Penyaluran BBM Subsidi
Menurut Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Iwan Darmawan, pihaknya berharap agar PKS tersebut dapat memberikan solusi dan kerja sama dalam penyaluran BBM subsidi di wilayahnya.
“Mudah-mudahan PKS antara BPH Migas dengan Pemprov Kalimantan Timur ini mampu memecahkan masalah seputar penyaluran dan distribusi BBM subsidi, serta semakin memudahkan koordinasi dan kolaborasi antara Pemprov Kalimantan Timur dengan Pemerintah Pusat, khususnya BPH Migas," katanya.
Pada pembahasan PKS ini turut hadir dari Pemprov Kalimantan Timur Kepala Bagian Kerja Sama Agung M, Kepala Bidang PKTN (Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) Disperindagkop Syahrani, dan Dinas ESDM Syamsuddin.
Berita Terpopuler
VIDEO: Intip Lagi Momen-Momen Menyentuh Paus Fransiskus di RI, Dicium 2 Kali Imam Besar Istiqlal
VIDEO: Kejutan Jokowi, Blak-blakan Sosok Faisal Basri "Pengoreksi Saat Pemerintah Tak Baik"
VIDEO: Respons Jokowi, Angkat Tangan Ada 41 Kotak Kosong di Pilkada 2024 "Yaa Proses Demokrasi"
VIDEO: Sampai Ngantuk, Jokowi Terpukau Aksi Martin Paes saat Timnas Indonesia 1-1 Lawan Arab
Resmikan Gedung Baru RSUP Wahidin Makassar, Presiden Jokowi Ingin Tekan Kematian Ibu dan Anak