BPH Migas Kunjungi ASDP Surabaya untuk Pastikan BBM Subsidi Digunakan Efektif dan Efisien
Kunjungan kerja ini merupakan salah satu wujud tugas dan fungsi BPH Migas terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendistribusian BBM subsidi.
BPH Migas melakukan kunjungan kerja dan verifikasi lapangan ke PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) wilayah Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis (19/9/2024). Adenda ini dilakukan dalam rangka melaksanakan salah satu tugas dan fungsi BPH Migas, yaitu memastikan distribusi BBM subsidi untuk sektor transportasi digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan serta kondisi yang ada.
“Kunjungan kerja dan verifikasi lapangan ini merupakan salah satu wujud tugas dan fungsi BPH Migas untuk melakukan pengaturan, pengawasan, dan verifikasi terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendistribusian BBM subsidi. Kami melakukan monitoring terkait kuota BBM subsidi ASDP dan realisasinya, di mana ASDP merupakan salah satu konsumen pengguna,” ungkap Kepala BPH Migas Erika Retnowati disela-sela kunjungan kerja ke Pelabuhan Kamal di Bangkalan dan Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya.
-
Bagaimana BPH Migas memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Aplikasi ini juga mempermudah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menerbitkan Surat Rekomendasi yang digunakan masyarakat untuk mendapatkan BBM subsidi dan kompensasi negara. 'Sekaligus menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa BBM yang disubsidi negara tersebut dipergunakan oleh masyarakat yang memang berhak menerimanya,' kata Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam Technical Meeting Implementasi Aplikasi XStar di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (30/7/2024).
-
Bagaimana cara BPH Migas memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Dengan adanya masukan dari berbagai pihak, ketika Surat Keputusan ini ditetapkan dan kemudian diberlakukan akan memudahkan dan juga menjadikan subsidi lebih tepat sasaran.
-
Bagaimana cara BPH Migas pastikan BBM subsidi tepat sasaran? 'Terkait dengan penggunaan BBM yang digunakan kendaraan untuk pengerjaan pembangunan infrastruktur atau sarana fasilitas yang dibiayai oleh APBN harus menggunakan BBM non subsidi. Dengan hal tersebut insya Allah akan berpengaruh terhadap penggunaan BBM subsidi, agar digunakan oleh yang berhak dan tepat sasaran,' jelas Halim.
-
Bagaimana cara BPH Migas memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran? Dalam pertemuan tersebut, Saleh Abdurrahman menyampaikan, rapat koordinasi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan seluruh pemerintah provinsi di Kalimantan. Saleh mengharapkan agar ajang ini dimanfaatkan untuk berdiskusi hal-hal yang masih kurang jelas atau menjadi perhatian pemerintah daerah.
-
Dimana kunjungan BPH Migas berlangsung? Kepala BPH Migas dan anggota Komite BPH Migas belum lama ini melakukan kunjungan kerja ke Kantor Perwakilan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Wilayah Papua dan Maluku di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.
-
Di mana BPH Migas melakukan kunjungan lapangan? Demi memastikan keamanan pasokan BBM di Sulawesi Utara dan sekitarnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengunjungi Integrated Terminal (IT) di Bitung, Sulawesi Utara, pada Minggu (22/09/09/2024) lalu.
Dalam kegiatan ini, BPH Migas mendapatkan paparan mengenai proses bisnis mulai dari pemesanan BBM subsidi ke Badan Usaha Penugasan, hingga penyalurannya ke kapal.
“Pemahaman terhadap proses bisnis kapal-kapal yang menggunakan BBM subsidi ini sangat penting dan menjadi evaluasi kami nantinya, terutama area-area terkait BBM subsidi yang perlu mendapatkan perhatian agar dapat memperbaiki kinerja pemanfaatannya untuk tahun 2024, serta meningkatkan akurasi perencanaan kuota BBM subsidi tahun 2025,” paparnya.
Upaya Pemerintahan dalam Meningkatkan Kualitas Lingkungan
Pada kesempatan tersebut, Erika juga menyampaikan upaya Pemerintah meningkatkan kualitas lingkungan dan memenuhi standar emisi yang lebih ketat, akan diterapkan BBM rendah (low) sulfur yang diharapkan dapat mengurangi polusi udara dan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Perubahan ini memerlukan kesiapan dari semua pihak, termasuk ASDP.
“ASDP perlu mempersiapkan diri dengan baik jika penerapan BBM low sulfur ini diimplementasikan untuk semua sektor pengguna. Ini termasuk melakukan penyesuaian pada mesin dan peralatan yang digunakan, serta memastikan bahwa seluruh operasional dapat berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Ini memerlukan kolaborasi yang baik dengan Badan Usaha Penugasan, serta pemangku kepentingan lainnya,” katanya.
Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim menambahkan, monitoring terhadap penyaluran BBM subsidi untuk kapal-kapal ASDP merupakan salah satu bukti pengawasan yang dilakukan BPH Migas agar BBM subsidi tepat sasaran, tepat volume dan tepat guna.
“Dalam kunjungan kerja ini, kami menyaksikan secara langsung penyaluran BBM subsidi ke kapal penyeberangan dan penumpang sebagai konsumen pengguna. Kami memastikan bahwa BBM yang dikirim dari Badan Usaha Penugasan sama dengan yang disalurkan. Kita cocokkan semuanya sebelum ada pembongkaran dan diketahui alur pendistribusian BBM subsidi ini sudah sesuai peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Dibutuhkan Sistem yang Terintegrasi untuk Penyaluran BBM Subsidi
Halim juga menggarisbawahi perlunya dibangun suatu sistem yang terintegrasi untuk memastikan penyaluran BBM subsidi oleh ASDP ini tepat sasaran, dapat dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
Semnetara itu, Pelaksana tugas Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Kusnadi C. Wijaya mengapresiasi masukan-masukan yang disampaikan BPH Migas dan siap berkolaborasi agar distribusi BBM subsidi tepat sasaran.
“Kami sangat mengapresiasi kunjungan ini yang merupakan bagian dari monitoring implementasi dari realisasi penggunaan BBM subsidi di ASDP. Kami banyak mendapatkan banyak masukan dan tentunya jadi introspeksi ke depan,” katanya.
Salah satu masukan adalah sistem digitalisasi penyaluran BBM subsidi agar dapat dimonitoring bersama oleh BPH Migas, ASDP dan Badan Usaha Penugasan. “Kami sangat mendukung rencana-rencana seperti itu dan siap untuk berkolaborasi,” pungkasnya.
ASDP memiliki 27 cabang di seluruh Indonesia, serta 318 lintasan yang terdiri dari 109 lintasan komersial dan 209 lintasan perintis. BUMN ini juga memiliki 220 kapal ro ro, 37 pelabuhan dan 53 tempat pengisian BBM.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief, Harya Adityawarman, Iwan Prasetya Adhi, Saleh Abdurrahman, Wahyudi Anas, serta Yapit Sapta Putra.
Dalam kesempatan ini, hadir pula VP Operasional PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Lutfi Pratama, EGM Jatimbalinus PT Pertamina Patra Niaga Aji Anom Purwasakti, dan Manager Corporate Sales Jatimbalinus Pande Andi Made Suryawan.
